.webp)
Koordinator aksi Muhamad Syahrir Romdhon menyebut, sejumlah pasal yang ada pada RKUHP mengancam kebebasan jurnalis. Sebab, pasal-pasal tersebut berbenturan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang pers.
"Setelah kami kaji, ada 13 pasal yang bertabrakan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang pers. Seperti Pasal 217, 218 dan 219 tentang penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden. Bahkan, presiden dan wakil presiden bisa membuat aduan secara tertulis. Hukuman penjara sampai empat setengah tahun," kata pria yang akrab disapa Aray itu usai aksi, Kamis (26/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Aray mengatakan 13 pasal yang bertabrakan dengan UU No 40 tahun 1999 itu melemahkan kerja-kerja jurnalistik. Kendati saat ini pemerintah tengah menunda pengesahan RKUHP, itu bukan jaminan bahwa akan dibatalkan.
"Padahal pers itu salah satu pilar demokrasi yang harus terbebas dari berbagai pengekangan. Kami jurnalis menolak RKUHP ini, kami mendesak pemerintah membatalkan pengesahan RKUHP," katanya.
Selain mendesak pembatalan pengesahan RKUHP, kata Aray, Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning meminta pemerintah menegakkan UU No 40 tahun 1999 tentang pers. Masih adanya kekerasan terhadap jurnalis, baik secara lisan maupun fisik merupakan indikator bahwa UU tersebut belum sepenuhnya ditegakkan.
"Kami juga menuntut kekerasan terhadap jurnalis dihentikan oleh pihak manapun. Tangkap dan adili para pelaku kekerasan," ucapnya.
 Foto: Sudirman Wamad |
Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis mendukung aspirasi jurnalis. Azis mengatakan kebebasan pers harus tetap ditegakkan demi keutuhan demokrasi.
"Kami mendukung apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan jurnalis. Kami menjamin kebebasan pers," kata Azis.
Senada disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati. "Pada intinya kami sepakat dengan bapak wali kota. DPRD Kota Cirebon mendukung aspirasi kawan-kawan jurnalis. Kami menolak regulasi yang bertentangan dengan kebebasan pers," kata Affiati.
Rencananya petisi yang ditandatangani pejabat eksekutif dan legislatif itu akan dikirim ke Dewan Pers dan DPR RI.
Simak Video "Dewan Pers Vs Akademisi Soal Pasal Penghinaan Presiden"
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
