Mahasiswa Tetap Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK: RI Darurat Korupsi

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak dipaksa menerbitkan Perppu pembatalan UU KPK. Mahasiswa menyebut dengan melihat kondisi negara saat ini, cukup menjadi alasan bagi Jokowi bisa menerbitkan Perppu.

"Di sini tergantung perspektif sih, karena pun putusan MK tidak secara disesif menyatakan kapan negara dalam keadaan darurat, kapan tidak. Ada yang bilang misalnya 'oh ini bukan keadaan darurat, kan nggak bubar juga besok negara kalau kita nggak terbitin Perppu KPK kan'," kata Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Elang, saat ditemui di Transmedia, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019) malam.

Dia mengatakan Indonesia saat ini darurat kasus korupsi. Sebab kasus korupsi yang ditindak KPK terjadi dari tingkatan kabupaten hingga tingkat menteri.

Elang mengatakan jika Jokowi tak cepat merespons tuntutan yang ada di masyarkat, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan makin turun.

"Tapi dengan keadaan apabila Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK dan mempertimbangkan bahwa keadaan politik akan terus memanas, kepercayaan masyarakat akan semakin turun terhadap pemerintah, cukup lah untuk menyatakan bahwa apabila tidak ada tindakan politik yang konkret dari Presiden, ini keadaan bahaya, darurat korupsi," imbuhnya.

Baca juga: Menkum HAM Minta Jokowi Tak Dipaksa Terbitkan Perppu Cabut UU KPK Baru

Menurut Elang, kondisi darurat bukan berarti ada ancaman, namun ditunjukkan dengan ketidakpercayaan publik terhadap negara. Jika Jokowi tak bisa menerbitkan Perppu, Elang mengatakan ada UU baru yang mencabut UU KPK saat ini.

"Ketika nggak ingin ada Perppu, UU bisa dicabut dengan UU lainnya. Itu merupakan langkah konkret yang kami harapkan bisa dilakukan oleh Jokowi. Yaudah, kan kita bisa membuat UU yang dalam pasalnya sesimpel UU ini mencabut UU nomor sekian tahun sekian ketika misalnya UU KPK nanti sudah diberikan nomor. Itu juga nggak masalah, Perppu pun juga tidak masalah. Tapi yang pasti revisi UU KPK ini pada intinya dicabut secara keseluruhan," ujar Elang.

Terpisah, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Muhammad Nurdiansyah mengatakan aksi mahasiswa bukanlah upaya untuk melakukan paksaan terhadap Jokowi. Namun, Presiden Mahasiswa IPB ini menilai sikap Jokowi yang menyetujui revisi UU KPK kontradiktif dengan janjinya memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.