Vandalisme Nodai Aksi Mahasiswa Tuntut Pencabutan RKUHP di Malang

Papan nama DPRD Malang yang dicorat-coret oknum mahasiswa (Foto: Muhammad Aminudin)

Malang - Potret buruk ditinggalkan mahasiswa usai menggelar aksi demontrasi di depan DPRD Kota Malang. Papan nama yang berada di depan gedung dewan menjadi sasaran aksi vandalisme.

Tulisan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicoret dengan cat warna hitam. Selain menebalkan tulisan 'Goblok' dibawahnya. Aksi corat-coret ini terlihat setelah para mahasiswa membubarkan diri. Coretan diduga dilakukan oknum peserta aksi.

Coretan yang ada sepenuhnya merusak papan nama sebagai penanda bangunan di belakangnya yang adalah gedung DPRD Kota Malang. Aksi vandalisme tersebut sangat disayangkan oleh anggota DPRD karena merusak fasilitas umum dan juga mencederai aksi yang sebelumnya berjalan.

"Kami baru tahu itu dan apa maksudnya kami juga tidak tahu. Sangat sayang, bila ada aksi vandalisme seperti itu," ungkap Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika kepada wartawan, Senin (23/9/2019).

Made menuturkan sangat menghargai aksi mahasiswa yang menamai dirinya Front Rakyat Melawan Oligarki itu. Namun, aspirasi yang disampaikan justru diwarnai dengan kerugian publik. Dengan melakukan vandalisme.

"Kalau begini siapa yang rugi, masyarakat kan?. Nanti untuk perbaikan akan menggunakan APBD tentunya," sesal politisi PDIP ini.

Foto: Muhammad Aminudin

Made mengaku telah memikirkan untuk segera dilakukan perbaikan atas aksi vandalisme yang terjadi saat aksi mahasiswa itu.

"Tentu kami akan membersihkannya. Karena ini juga menjadi simbol masyarakat Kota Malang," aku Made.

Menurut dia, oknum yang melakukan corat-coret dinilai kurang memiliki kedewasaan. Padahal, aspirasi juga akan didengar dan bisa dilakukan diskusi terkait persoalan yang disuarakan.

"Kami selalu terbuka dengan siapapun. Apa persoalannya, disampaikan melalui perwakilan. Jangan berbuat justru merugikan masyarakat banyak," tandasnya.

Made menambahkan pihaknya sudah melakukan upaya untuk mendatangi aksi massa tersebut. Namun, para mahasiswa menolak untuk bertemu dengan pimpinan dewan.