Gugat UU Pilkada, Faldo Maldini: Usia Saya Kurang Sehari Maju Cagub

Jakarta - Empat politikus muda lintas partai, yakni PAN, PSI, dan PKPI, mengajukan gugatan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia kepala daerah. Salah satu penggugat, Faldo Maldini, mengaku alasannya mengajukan gugatan adalah terhalang maju pemilihan gubernur, padahal usianya kurang sehari pada batas akhir pendaftaran nanti.

Faldo mengaku ingin maju di Pilkada Sumatera Barat sebagai calon gubernur. Namun, ia berkeberatan dengan Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada. Pasal tersebut dinilai diskriminatif karena membedakan usia calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan calon bupati/wali kota dan wakil calon bupati/wali kota. Untuk cagub dan cawagub berusia minimal 30 tahun.

Sementara itu, calon bupati, calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota berusia minimal 25 tahun. Gugatan tersebut sebagai salah satu jalannya maju di Pilgub Sumbar 2020.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Niat ada untuk Pilgub Sumbar. Kalau ada gugatan ini, ya kurang sehari saya. Penetapan calon 8 Juli, umur saya itu ulang tahun 9 Juli, kurang sehari gimana mau daftar kalau timeline nggak diundur, saya nggak bisa daftar," kata Faldo di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

Gugat UU Pilkada, Faldo Maldini: Usia Saya Kurang Sehari Maju Cagub

Faldo Maldini (kanan) saat mengajukan gugatan ke MK. (Yulida Medistiara/detikcom)

Faldo merupakan salah satu pemohon dari empat pemohon yang berasal dari berbagai parpol. Dalam gugatan, Faldo Maldini berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN), Cakra Yudi Putra dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta Dara Nasution dan Tsamara Amany dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Faldo menyayangkan jika usia yang kurang sehari saja menjegal majunya ke kontestasi pilkada. Dengan demikian, dia harus menunggu 5 tahun lagi untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Bayangkan ada satu orang yang umurnya kurang satu hari, kurang satu hari, dia pengin jadi kepala daerah. Tapi, karena umurnya kurang satu hari, dan silakan pikirkan, apa perubahan psikologis seseorang dalam umur satu hari dan dia harus menunggu 5 tahun lagi untuk proses kaderisasi ini. Kami nggak tahu lima tahun lagi tawarannya apa, offer-nya apa, atau bahkan peluangnya apa," kata Faldo.

Pendaftaran gugatan itu juga dihadiri anggota PSI, yaitu Tsamara, Dinda, dan kuasa hukum para penggugat Rian Ernest. Tsamara menilai batasan usia dalam UU Pilkada tidak adil karena untuk anggota legislatif minimal usia 21 tahun, sementara tugasnya mengawasi gubernur yang berusia 30 tahun. Oleh karena itu, dia meminta adanya kesetaraan.

"Kita meminta perlakuan yang sama di hadapan Mahkamah dan sekali lagi bukan tentang PSI. Kami juga pergerakan lintas partai dan di sini mengundang politikus lain yang seharusnya diperjuangkan oleh kami. Ada Cakra dari PKPI, yang juga jadi pihak pemohon," ujarnya.