Ribuan Petani Bakal Gelar Aksi di Istana-DPR 24 September

Konferensi pers menuju Hari Tani Nasional 2019. (Yulida Medistiara/detikcom)

Jakarta - Ribuan petani dari berbagai daerah akan menggelar aksi pada 24 September dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional (HTN) sekaligus menolak pengesahan RUU Pertanahan. Aksi tersebut direncanakan digelar di dua titik, yakni Istana Negara dan gedung MPR/DPR RI.

"Kami mengajak pada 24 September aksi damai karena situasinya sedang memanas, terutama di Jakarta, terutama terkait pembahasan RUU Pertanahan. Kami ingin pastikan peringatan Hari Tani Nasional dapat berjalan dengan lancar dan tidak terganggu dengan situasi nasional," kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (22/9/2019).

Dia memperkirakan akan ada 7.500 massa yang berasal dari serikat petani di berbagai daerah, di antaranya dari daerah Jawa Barat, Serikat Petani Pasundan, Serikat Petani Majalengka, Banten, Pemalang, Batang, dan Banjarnegara (Jawa Tengah).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sampai hari ini, ada estimasi 7.500 orang. Tapi kita masih lihat kondisi yang berkembang, tapi perhitungan terakhir sekitar 7.500," ujarnya.

Aksi tersebut akan diikuti 76 organisasi. Selain itu, akan ada massa dari gerakan buruh, gerakan perempuan, dan gerakan lingkungan.

Dewi menyampaikan ada 5 poin permasalahan yang akan digugat ke pemerintah dan DPR, yaitu macetnya pelaksanaan reforma agraria, mandat yang belum berjalan mengenai Tap MPR No IX/2001, UU Pokok-pokok Agraria 1960, evaluasi satu tahun Perpres Reforma Agraria, dan abainya penyelesaian konflik agraria di semua sektor.

Selain itu, petani masih merasakan adanya perampasan tanah, penggusuran, dan kriminalisasi. Dewi juga meminta agar pengesahan RUU Pertanahan ditunda karena dinilai berwatak liberal sehingga tidak berpihak kepada petani serta menolak kebijakan ekonomi, pertanian, dan peraturan hukum yang pro-korporasi serta menyengsarakan rakyat.

"Karena agenda reforma agraria dan konflik tanah itu juga tanggung jawab DPR MPR untuk mengevaluasi pemerintah. Mereka alpa tanggal 24 itu juga merupakan sidang paripurna terakhir. Dan selalu Menteri Sofyan Djalil selalu bilang itu akan jadi kado ulang tahun bagi petani tanggal 24," ujarnya.

"Justru kita melihat RUU Pertanahan meskipun digadang-gadang hanya melengkapi UU PA 1960 kenyataannya dari seluruh batang tubuh RUU Pertanahan ingin menggantikan peran UU PA. Itulah kenapa kita memastikan RUU Pertanahan tidak disahkan. Bahkan kita tolak dengan kualitas RUU yang buruk sekali," kata Dewi.

Dia mengatakan rencana titik kumpul massa berada di Masjid Istiqlal yang dimulai pukul 07.00 WIB. Selanjutnya massa akan melakukan long march ke arah patung kuda Monas, Istana Negara, dan pada pukul 14.00 WIB massa akan bergerak ke arah DPR.