Bamsoet Setuju Pengesahan RUU KUHP Ditunda untuk Bahas Pasal Kontroversi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Merespon hal tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku sudah berbicara dengan partai politik dan fraksi-fraksi di DPR untuk menunda pengesahan yang rencananya akan digelar pada Selasa 24 September.

"Rencananya Selasa akan paripurna, dan saya minta kepada fraksi-fraksi dan kawan kawan untuk meng-hold atau menunda sambil kita menyempurnakan lagi pasal yang masih pro kontra," kata Bamsoet, saat membuka diskusi, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019).

Dia mengatakan kemarin DPR sudah menerima masukan dari kalangan mahasiswa terkait RUU KUHP. Bamsoet menyebut masih ada pasal-pasal yang dianggap pro kontra dari kalangan masyarakat.

Di antaranya pasal yang mengatur soal kumpul kebo, kebebasan pers, dan penghinaan terhadap presiden. Namun, dia belum dapat memastikan apakah pengesahan RUU KUHP akan dilaksanakan pada DPR periode saat ini atau selanjutnya, sebab hal itu akan dirapatkan kembali di rapat Badan Musyawarah yang bakal digelar pada Senin (23/9).

Baca juga: Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda!

"Kita akan lihat kembali, karena kita akan bawa ini ke Bamus hari senin untuk kita minta masukan dari pimpinan fraksi melalui rapat Bamus. Intinya apa yang disampaikan Presiden kita menyambut baik secara internal," ujar politikus Golkar itu.

"Saya belum bisa bicara tunda atau batal karenakan saya bawa pada rapat internal DPR nanti," sambungnya.