Dukung Revisi UU KPK, Jokowi Dinilai Ingkar Janji Pemberantasan Korupsi

Jakarta - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai Presiden Joko Widodo tak menepati janji kampanyenya saat Pilpres 2019. Jokowi dinilai ingkar janji soal pemberantasan korupsi.

"Sangat tidak sesuai, karena janji presiden untuk memberantas korupsi, mendukung pemberantasan korupsi," kata Asfinawati di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Gerindra-PKS-PD Tak Setuju KPK Diawasi Orang Pilihan Jokowi

Asfinawati menyebut ada andil Jokowi dalam pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Untuk itu, menurutnya, Jokowi ikut dalam upaya pelemahan pemberantasan korupsi.

"Dan RUU KPK ini justru yang dilakukan presiden turut serta pelemahan pemberantasan korupsi," sebutnya.

Direktur YLBHI Asfinawati (Ari Saputra/detikcom)

Baca juga: Di Balik Keinginan Jokowi Agar Personel KPK Jadi Pegawai Negeri

Padahal, Asfinawita mengatakan, sejumlah tokoh, dari akademisi, guru besar, hingga aktivis antikorupsi, menyatakan penolakan terhadap RUU KPK. Namun Asfinawati menyebut Jokowi dan DPR tidak mendengarkan aspirasi tersebut.



"Tapi rasa-rasanya sudah banyak publik yang bersuara untuk tidak melanjutkan revisi UU KPK tapi presiden dan DPR tetap melanjutkannya," tuturnya.

Baca juga: Soal Dewas KPK, Moeldoko: Organisasi Demit Saja yang Nggak Ada Pengawas

Untuk itu, Asfina mengatakan satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang pasti kalau RUU ini bisa judicial review ke MK kalau sesuai jalur hukum," tuturnya. (ibh/jbr)