Mendagri Ingatkan Pemda Tak Kongkalikong ke Perusahaan Penyebab Karhutla

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tjahjo mengingatkan pemda tidak kongkalikong dengan perusahaan yang membakar lahan sehingga terjadi karhutla.

"Itu bukan hak kami (mengomentari regulasi perusahaan pemilik lahan), itu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Hanya kami minta pemdanya mendukung. Jangan pemda menghalang-halangi, jangan pemda ada kongkalikong. Kalau emang salah ya harus ditindak oleh Kementerian Kehutanan, tapi pemdanya harus menyokong penuh. Karena sudah merusak alam lingkungan, mengganggu kesehatan," kata Tjahjo di Jalan Kali Baru, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (17/9/2019).

Tjahjo juga meminta pemda memantau warganya yang dicurigai membakar hutan dan lahan. Warga sampai tingkat terbawah harus diberi pemahaman akan bahaya karhutla.

"Yang penting kepala daerah, pemda itu menjaga warganya jangan sampai ada indikasi dari faktor kebakaran ini. Kalau ada api sedikit langsung padamkan. Menggerakkan kan bisa mulai perangkat sampai tingkat bawah," sambungnya.

Baca juga: Cek Karhutla di Merbau Riau, Jokowi: Jika Dilihat Ini Terorganisasi

Menurut Tjahjo, dirinya merasa ditegur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena pemda dinilai belum optimal dalam menangani karhutla. Dia pun menyinggung pengaruh kepala daerah dalam penanganan karhutla melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Kalau sejak awal, sebagaimana sentilan pak presiden, ya sama saja beliau nyentil saya juga, karena menyangkut. Walaupun kami tidak punya garis memberi sanksi kepada kepala daerah, tapi kami kan sudah ingatkan," ucap Tjahjo.

Baca juga: Mendagri Mengaku Tak Bisa Sanksi Pejabat Daerah yang Absen Rapat Karhutla

Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pencegahan karhutla. Dia menyinggung para aparat di daerah yang belum optimal melakukan penanganan jika terjadi karhutla.

"Kita tahu, gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, bupati dan wali kota, camat, kepala desa, pangdam, juga punya perangkat, danrem, dandim, ada koramil, babinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat, baik kapolres, kapolsek, sampai bhabinkamtibnas. Semuanya ada. Belum yang di BNPB, belum yang di (kementerian) kehutanan. Kita memiliki semuanya. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/8).




Apa Upaya Jokowi Padamkan Api Karhutla?:

[Gambas:Video 20detik]

(nvl/nvl)