Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Tangani Karhutla Tanpa Tunggu Pusat

Tangerang Selatan - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) soal penanganan karhutla. Salah satunya memetakan area kebakaran.

"Itu sudah hampir sebulan yang lalu (diinstruksikan). Kami sudah membuat dua radiogram, yang pertama, meminta kepada kepala daerah untuk mengoordinasikan dengan TNI-Polri dan semua BNPB, BNPP, terkait memetakan area lahan hutan yang ada," kata Tjahjo di Yayasan Bahrul Ulum, Jalan Kali Baru, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Rapat Paripurna DPR Hari Ini Diwarnai Interupsi soal Karhutla

Tjahjo juga meminta kepala daerah mengalokasikan anggaran tak terduga untuk penanganan karhutla. Hal itu agar pemda bisa segera bertindak.

"Kemudian semampunya menganggarkan dengan anggaran tak terduga lewat APBD-nya. Supaya kalau ada apa-apa tidak menunggu bantuan dari pusat tapi bisa dikerjakan sendiri. Memang kecil, tapi itulah yang kami minta," ujarnya.

Radiogram kedua, kata Tjahjo, meminta kepala daerah dan wakilnya tidak berbarengan keluar jika daerahnya terdampak gempa.

"Jangan dua-duanya pergi, harus tinggal di tempat mengoordinasikan dengan semua pihak, apalagi TNI-Polri sudah masuk membantu dengan penuh, kemudian BNPB juga sudah ada, kemudian pasukan dari kementerian kehutanan juga ada, kesehatan juga masuk, nah sekarang kepala daerah," ucapnya.

Baca juga: Kabut Asap Pekat Masih Selimuti Dharmasraya Sumbar

Namun, Tjahjo menambahkan, Kemendagri hanya bisa mengimbau kepala daerah. Tidak bisa menjatuhkan sanksi.

"Karena Kemendagri tidak bisa seperti TNI Polri, memberhentikan, memberi sanksi, tidak bisa. Kita hanya mengingatkan, mengimbau, kepala daerah yang punya wilayah harus punya tanggung jawab," tuturnya. (idh/hri)