Rapat Paripurna DPR Hari Ini Diwarnai Interupsi soal Karhutla

Jakarta - Rapat paripurna DPR yang digelar siang ini diwarnai interupsi dari anggota Dewan soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah terjadi. Anggota Dewan menyoroti kewajiban pemerintah dalam melindungi dan merawat hutan serta kerugian yang dialami masyarakat akibat kebakaran hutan.

"Jadi akibat kebakaran ini berapa kerugian masyarakat. Mulai dari transportasi jalan, juga masalah kesehatan masyarakat, juga masalah pariwisata yang sedang kita galak-galakkan. Dan biasanya pariwisata dari asing pada bulan Agustus sedang ramai-ramainya mereka hadir datang di Indonesia," kata anggota DPR F-Gerindra Bambang Haryo dalam rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Sambil Pakai Masker, Warga Siak Riau Gelar Salat Minta Hujan

Bambang menyampaikan keprihatinannya terkait karhutla. Ia menyebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah gagal menangani hal ini.

"Jadi kami sangat prihatin dengan hal ini. Ini terbukti Kementerian LHK gagal hampir sama seperti di 2015. Dan baru bisa padam ketika ada hujan. Jadi bukan memadamkan harusnya dimulai awal titik api atau benih-benih kebakaran sudah bisa kita cegah lebih dahulu," ujarnya.



Bambang berharap pemerintah bergerak cepat dalam menangani kebakaran hutan. Ia prihatin atas banyaknya korban akibat menghirup asap dari kebakaran hutan.

"Semoga pemerintah cepat menangani ini karena begitu banyak korban daripada kebakaran ini. Korban secara langsung maupun korban dari asap kebakaran yang sudah meluas separuh Sumatera dan hampir mendekati sepertiga wilayah Kalimantan. Ini moga-moga jadi kita percepat. Kita harapkan hujan, moga-moga dalam waktu dekat ada hujan sehingga bisa memadamkan kebakaran itu," ucapnya.

Baca juga: Kabut Asap Pekat Masih Selimuti Dharmasraya Sumbar

Interupsi selanjutnya datang dari anggota DPR F-NasDem Syarif Abdullah. Ia meminta penegakan hukum diterapkan dalam penanganan kebakaran hutan ini.

"Ini ada ketidaklanjutan dari stakeholder yang ada, karena setiap waktu kita menjelang musim kemarau musim kering seperti ini, selalu ada kebakaran hutan. Baik eksekutif maupun yudikatif, karena banyak permasalahan hutan ini yang bebas dari pengadilan. Kami meminta perlakuan yang sama terhadap penegakan hukum ini," tegasnya. (azr/rvk)