RUU Pemasyarakatan Atur Penanganan Perempuan Melahirkan di Penjara

Jakarta - Panitia Kerja (Panja) RUU Pemasyarakatan menggelar rapat bersama pemerintah malam ini. Ketua Komisi III dari F-Demokrat, Erma Suryani Ranik, menyatakan DPR dan pemerintah sudah menyepakati hampir seluruh materi RUU Pemasyarakatan.

"Tidak ada (perdebatan). Sudah oke semua. Kami nggak mau banyak penjara dibakar lagi," kata Erma usai rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Baca juga: RUU KUHP: Penjahat di Atas Usia 75 Tahun Sebaiknya Tidak Dipenjara

Ia menjelaskan soal materi revisi UU No 12/1995 itu. Di antaranya, kata Erma, mengatur tentang pemasyarakatan untuk anak hingga aturan bagi perempuan yang melahirkan di penjara.

"(Undang-undang) Pemasyarakatan yang lama itu nggak mengatur tentang pidana anak, tidak mengatur bagaimana menangani perempuan narapidana yang melahirkan di dalam penjara. Datanya di pemasyarakatan ada 154 sekarang anak yang lahir di penjara," jelasnya.

Erma mengatakan dalam RUU Pemasyarakatan ini, ditentukan anak yang lahir di dalam penjara bisa hidup bersama ibunya hingga usia tiga tahun. Selanjutnya, sang anak harus keluar dari lingkungan penjara.

Baca juga: Paripurna Sahkan RUU Pengawasan Obat dan Makanan Jadi Inisiatif DPR

"Kami bikin aturan anak ini sampai tiga tahun boleh tinggal dipisah sama ibunya di penjara. Pemerintah wajib menyediakan ruangan khusus untuk mereka-mereka ini. Pada umur 3 tahun makanan ini ditanggung oleh LP, kemudian tiga tahun kita maksimal harus sudah bisa keluar. Karena lewat dari tiga tahun itu dia sudah ngerti kan, lahir di penjara. Bahaya juga," terang Erma.



Erma berharap RUU Pemasyarakatan bisa berjalan beriringan dengan KUHP baru yang rencananya akan segera disahkan. Menurut dia, hal ini juga untuk mengatasi masalah kelebihan muatan lapas.

"Mudah-mudahan bisa berjalan seiring antara RKUHP dan RUU Pemasyarakatan," tuturnya.

Baca juga: Panglima TNI Minta Prajurit yang Terjerat 3 Kasus Ini Ditindak Tegas

Selanjutnya, Panja RUU Pemasyarakatan akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menkum HAM Yasonna Laoly. Raker diagendakan pada Selasa (17/9). (tsa/idn)