Korupsi Alkes Rp 5,1 M, Anggota DPRD Bandung Ditahan Polisi di Padang

Bandung - Seorang anggota DPRD Kota Bandung berinisial IH (59) ditangkap Polresta Padang. IH diduga terlibat korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Rasidin Padang, Sumatera Barat, yang mengakibatkan kerugian hingga Rp 5,1 miliar.

"Beliau kita tangkap setelah hasil penyelidikan kami terkait pengadaan alat kesehatan," ucap Kasatresrkim Polresta Padang AKP Edryan Wiguna saat dihubungi detikcom, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Sekolah Tak Punya Lapang, Siswa Upacara Bendera di Kebun Bambu

IH ditangkap pada Jumat (13/9/2019) lalu. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, IH langsung ditahan di Mapolresta Padang. "Yang bersangkutan kita tetapkan (tersangka) berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan, dokter dan KB," kata Edryan.

Edryan menuturkan, kasus yang melibatkan anggota DPRD Kota Bandung ini berawal pada tahun 2013. Saat itu, RSUD Rasidin Padang mendapatkan alokasi dana Rp 10 miliar. Saat itu, dibuat panitia lelang terkait pengadaan alat kesehatan. Ada empat perusahaan yang ikut lelang termasuk perusahaan IH yakni PT CRP.

Baca juga: Ini Motor yang Dibakar Pemuda Cianjur karena Tak Terima Ditilang

Namun pemenang perusahaan bukan perusahaan IH melainkan perusahaan orang lain yaitu PT SMP dengan nilai kontrak Rp 9 miliar. Diduga ada kongkalikong antar peserta lelang dalam kasus ini.

"Saat itu ada empat perusahaan yang ikut. Nah perusahaan IH ini PT CRP dipakai untuk meramaikan saja. Meskipun tidak menang, dia mendapat bagian," kata Edryan.

Proses itupun tercium beraroma korupsi. Polisi lantas menerima laporan terkait proses lelang itu. Satreskrim Polresta Padang lantas melakukan penyelidikan atas kasus ini.

Baca juga: Jokowi Setujui Revisi UU KPK, Bagaimana Pendapat Anda?

Sebelum IH, polisi sudah menangkap SP seorang ASN atau PNS di Padang dan SP pihak swasta. Keduanya juga ikut terlibat dalam kasus ini.

Edryan mengatakan dalam kasus ini, total kerugian negara berdasarkan penghitungan BPK RI mencapai Rp 5,1 miliar.

"Kerugian secara total berdasarkan hitungan BPK itu Rp 5,1 miliar. Kalau untuk pribadi saudara IH belum dikumulatifkan," tuturnya.




Simak video Pimpinan KPK Serahkan Mandat Penanganan Korupsi ke Presiden:

[Gambas:Video 20detik]

(dir/tro)