Ketua KPK Ingin Lebih Banyak Kasus Besar Non-OTT Diungkap

Jakarta - Di tengah dinamika revisi UU KPK, Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK masih ingin lembaga antikorupsi itu 'galak' memberantas korupsi. Dia memerintahkan jajarannya mengembangkan kasus-kasus besar dari penyelidikan.

"Saya secara khusus juga ingin menggarisbawahi mengenai kasus-kasus ke depan yang sebaiknya kita tangani. Kita sudah membentuk yang namanya forensic accounting," ucap Agus di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Sayonara ke Pengusutan Kasus Megakorupsi Jika Revisi UU KPK Resmi

"Mungkin lebih banyak yang dikembangkan adalah case building. Jadi kasus-kasus yang besar mungkin nanti bisa segera dilakukan," imbuh Agus.

KPK memang sejauh ini menangani kasus dengan latar belakang penyelidikan yang berbeda. Beberapa kasus diusut melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang proses penyidikannya lebih singkat untuk diajukan ke pengadilan.

Sedangkan kasus yang diproses dari case building atau penyelidikan biasanya relatif lebih memakan waktu. Sebagai contoh, kasus korupsi proyek e-KTP diusut KPK sejak 2010-2011 dan baru masuk ke meja hijau pada 2017.

Baca juga: Jokowi ke Pimpinan KPK: Tidak Ada Pengembalian Mandat!

Ada pula kasus dugaan terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Penyelidikan kasus itu dilakukan sejak Januari 2013 dan KPK baru menetapkan tersangka pertama pada Maret 2017.

Yang teranyar, KPK mengusut kasus terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES). Kasus ini berkaitan erat dengan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) yang telah dibubarkan Presiden Jokowi pada 2015.

Penyelidikan kasus itu dilakukan sejak Juni 2014. KPK baru menetapkan seorang tersangka pada Agustus 2019.




Jokowi ke Pimpinan KPK: Tidak Ada Pengembalian Mandat!:

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/fdn)