Jakarta - Wakil Ketua DPR RI
Fahri Hamzah menyoroti tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan (
karhutla) di Indonesia. Fahri menilai tim penanganan karhutla amatiran.
"Kalau saya sih anggap ini amatirlah, para pekerja ini amatir, harus kerja lebih profesional," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Menurut Fahri, pemerintah memiliki alat pendeteksi titik api yang bagus. Karena itu, Fahri mengatakan pemerintah seharusnya bisa melacak titik api penyebab karhutla.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Indonesia ini punya alat mitigasi yang benar. Api masa kita nggak bisa baca, karena itu mengeluarkan panas kan. Kayu saja yang ditebang, yang kelihatan putihnya itu, getahnya itu atau apa, itu bisa disensor oleh radar, oleh satelit, masa api kita nggak bisa lacak," ucapnya.
Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) ini meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak jajaran tim penanganan karhutla.
"Tapi sebentar lagi kan presiden ganti tim, ya cari
aja tim yang bagus, yang bisa menyelesaikan itu semua. Jangan yang itu-itu
aja. Kalau orang yang sama disuruh kerja, kerjaannya nggak selesai-selesai, ya dipecat. Prinsip kerja negara begitu," jelas Fahri.
Dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla pada 6 Agustus 2019, Jokowi memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mencopot jajarannya yang tidak dapat mengatasi karhutla.
"Dan aturan main kita tetap, masih sama. Saya ingatkan pangdam, danrem, kapolda, kapolres, aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).
"Yang tidak bisa mengatasi dengan perintah yang sama, copot kalau tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.
Sejumlah pihak pun kemudian menagih pernyataan Jokowi tersebut. Dari aktivis lingkungan hingga Gerindra dan PAN. Mereka meminta Jokowi segera mencopot pejabat TNI/Polri yang tak bisa mengatasi karhutla di Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan.
"Yang berjanji dulu Presiden Jokowi. Wilayah mana yang sampai terjadi asap dan sudah merasakan masyarakat, akan mencopot Kapolda, Komandan Korem, dan Pangdam. Nah sekarang Riau kondisinya dikepung asap hanya jarak pandang 300 meter. Mana janji Jokowi ini?" kata aktivis Direktur Scale Up, Dr Rawa El Amady, kepada
detikcom, Jumat (13/9).
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini