Pak Jokowi, Pegawai KPK Bakal Dijadikan Korpri?

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi itu dianggap akan melemahkan pemberantasan korupsi ke depannya.

Salah satu isu yang mengemuka mengenai independensi KPK yang terancam. Sebab, salah satu poin revisi itu menyebutkan pegawai KPK nantinya akan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Poin itu dikhawatirkan akan menjadikan KPK memiliki konflik kepentingan apabila menemukan indikasi korupsi di tubuh pemerintah.

"Memang benar Jokowi menolak beberapa poin di situ tetapi masih ada beberapa poin bermasalah yang dilewatkan, termasuk misalnya pengangkatan pegawai KPK jadi PNS. Itu kan independensinya jadi berkurang karena yang tadinya tidak memiliki hubungan dengan KemenPAN-RB sekarang musti koordinasi dengan KemenPAN-RB," ucap perwakilan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia (UI), Elang, kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).

Baca juga: Tolak Revisi UU KPK, Foto Profil Instagram BEM se-UI Tertutup Kain Hitam

"Wadah Pegawai (KPK) lama-lama jadi KORPRI dong," imbuhnya.

Elang turut menagih janji Jokowi untuk menguatkan KPK sebagaimana apa yang dikampanyekannya. Dia pun meminta Jokowi sudah seharusnya menolak revisi UU KPK.

Sebelumnya Elang menyampaikan tentang penutupan foto profil akun Instagram aliansi BEM se-UI dengan kain hitam sebagai bentuk dukungan terhadap KPK untuk terus berjuang melawan revisi UU KPK. Kain hitam itu merupakan simbol yang digunakan WP KPK sebagai tanda penolakan terhadap revisi UU KPK.


Simak juga video "Minta Jokowi Tolak Revisi UU KPK, Ingat Janji Kampanye" :

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/imk)