"Masyarakat tidak perlu panik, mereka didatangkan dari daerah lain untuk menjamin agar Papua Barat rumah kita ini aman kembali, sehingga masyarakat bisa beraktivitas tanpa rasa takut, waswas dan sebagainya," papar Lakotani menanggapi tuntutan sejumlah elemen terkait pemulangan pasukan TNI-Polri, yang dilansir Antara, Jumat (13/9/2019).
Menurutnya, penarikan personel BKO Brimob dan TNI dari Manokwari, Sorong dan Fakfak tergantung dari kondisi keamanan dan ketertiban wilayah setempat. Jika kondisi sudah aman dan tak ada lagi potensi unjuk rasa yang berujung anarkis, personel BKO dari luar Papua ini segera dipulangkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keberadaan mereka ini tergantung kita. Kalau tak ada lagi unjuk rasa dan situasi sudah aman kembali pasti mereka dikembalikan ke daerah masing-masing," ujarnya.
Ia pun mengajak, seluruh masyarakat serta elemen di daerah itu memberikan jaminan bahwa Papua Barat saat ini aman dan tak akan ada lagi gangguan keamanan. Menurutnya, Polda Papua Barat maupun Kodam XVIII/Kasuari saat ini masih memiliki keterbatasan personel. Jumlah pasukan TNI dan Polri di daerah tersebut belum sebanding dengan luas wilayah dan dinamika sosial.
"Contohnya pada peristiwa di Manokwari 19 Agustus lalu, jumlah personel Polda, Polres, Kodam dan Kodim digabung tapi belum bisa menyeimbangi massa yang brutal saat itu. Jumlahnya kalah jauh, kita bersyukur tidak ada langkah represif yang dilakukan aparat sehingga tidak ada korban jiwa," ujarnya.
Kapolda Papua Barat, Brigjen Herry Rudolf Nahak pada kesempatan sebelumnya mengutarakan, saat ini pihaknya didukung kekuatan 18 satuan setingkat kompi (SSK) Brimob dari sejumlah Polda. Mereka di sebar di Manokwari, Fakfak dan Sorong.
"Di Manokwari ada 10 SSK, Sorong 6 SSK dan Fakfak 2 SSK. Belum ada perintah penarikan dari Mabes. Mereka akan tetap di sini sampai benar-benar aman," jelas Rudolf. (rvk/asp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini