.webp)
Anggota DPRD Jabar Abdy Yuhana mengatakan, wacana tersebut perlu dipertimbangkan dalam berbagai aspek. Pertama, aspek yuridis atau aturan hukum mengenai mekanisme lelang jabatan Sekda Jabar tersebut.
"Aspek yang harus dilihat dari wacana ini tentu aturan hukumnya seperti apa, memperbolehkan atau tidak," kata Abdy saat dihubungi via telepon, Jumat (12/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain melihat aspek hukum, ia juga mengingatkan Sekda Jabar bukan jabatan politik melainkan karir. Sehingga, jabatan sangat strategis dalam struktural pemerintahan khususnya tatanan ASN.
"Perlu diingat juga oleh RK kalau Sekda ini bukan jabatan politik. Sekda ini kan harus menjadi administratur yang mumpuni. Karena jabatan paling tinggi di ASN juga," jelas politisi PDIP ini
Ia khawatir kalau nantinya Sekda Jabar berasal dari non-ASN justru tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Sebab, pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi lagi dengan ASN di Pemprov Jabar.
"Khawatirnya malah tidak efektif, membuang waktu lagi untuk beradaptasi. Beda lagi kalau dari ASN yang sudah memahami dan saling mengenal. Dalam koordinasi juga akan lebih efektif," ucapnya.
Abdy menegaskan, tidak mempersoalkan kalau memang secara aturan memperbolehkan. Tapi, lagi-lagi perlu dipertimbangkan secara matang dari segala aspek.
"Kalau memang secara aturan boleh silakan. Tapi harus dipertimbangkan lebih matang lagi nanti," ujar Abdy.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil tengah mempertimbangkan non-ASN ikut lelang jabatan terbuka untuk posisi Sekda Jabar. RK sapaannya, masih menunggu petunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari sisi aturan yang berlaku.
Tonton video Penyidik KPK Berstatus ASN, Jokowi Setuju:
(mud/tro)
