KPK Minta DPR Tunda Revisi UU KPK, Susun Bareng Naskah Akademik

Jakarta - KPK meminta Komisi III DPR menghentikan sementara pembahasan revisi UU KPK. KPK ingin terlibat dalam penyusunan naskah akademik RUU KPK bersama anggota DPR periode baru.

"Oleh karena itu, kita minta hentikan dulu, lantik dulu DPR-nya. Kita mulai dari awal bentuk dulu naskah akademiknya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jaksel, Kamis (12/9/2019).

Jumpa pers terkait revisi UU KPK juga dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Kembali ke soal naskah akademik, Saut ingin penegasan ulang mengenai korupsi sebagai extra-ordinary crime.

"Karena perilaku orang tidak berubah, hampir tiap hari saya keliling Indonesia perilaku orang tidak berubah, masih extra-ordinary crime," tegas Saut.

"Jadi kita nggak usah debat pokoknya extra-ordinary crime. Yang itu belum berubah sampai UU KPK dibuat sampai hari ini," sambungnya.

Pihak Istana sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi sudah menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU KPK dan mengirimnya ke DPR. Istana memastikan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU KPK yang dikirim pemerintah, banyak merevisi draf DPR.

"Tapi bahwa DIM yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf yang dikirim DPR. Pemerintah sekali lagi, presiden katakan KPK adalah lembaga negara yang independen dalam pemberantasan korupsi, punya kelebihan dibandingkan lembaga lainnya. Sepenuhnya presiden akan jelaskan lebih detail. Proses saya kira sudah diterima DPR," kata Mensesneg Pratikno kepada wartawan, Rabu (11/9). (fdn/fdn)