Busyro Muqoddas: Jokowi Harus Berani Tolak Revisi UU KPK

Yogyakarta - Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas meminta Presiden Jokowi menolak revisi UU KPK yang digulirkan kalangan legislatif di DPR RI. Jika menolak revisi UU KPK, Jokowi akan dikenang sebagai pemberi good legacy kepada rakyat.

"Presiden (harus) berani untuk menunjukkan kejujurannya. Ini (mau) periode kedua, periode terakhir. Presiden pasti pengin memberikan good legacy kepada rakyat, warisan yang baik," kata Busyro saat ditemui wartawan di Yogyakarta, Jumat (6/9/2019).

"Dengan cara ketika ini nanti diproses di DPR, Presiden menyatakan tidak setuju sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan sekaligus, selesai," lanjut Ketua Bidang Hukum dan HAM serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Busyro menyatakan keheranannya mengapa DPR RI pada akhir masa jabatan periode 2014-2019 ngotot merevisi UU KPK. Ia pun mempertanyakan apakah anggota DPR RI periode 2014-2019 tak ingin meninggalkan good legacy kepada rakyat.

"Itu (upaya DPR merevisi UU KPK di akhir jabatan) aneh memang, anomali. Kalau sudah di pengujung itu, apakah DPR periode ini tidak menginginkan good legacy kepada rakyat. Logikanya kan gitu to, berakhir dengan khusnul khotimah secara politik," tuturnya.

"Tiba-tiba Oktober (2019) selesai (jabatan) meninggalkan warisan yang itu saya katakan tadi, air susu dari rakyat dibalas dengan air keras. Apakah seperti itu raja tega di Senayan. Apakah seperti itu tega-teganya menipu rakyat," sambung Busyro.

Busyro pun mengajak seluruh masyarakat sipil, termasuk kalangan akademisi, menolak upaya pelemahan terhadap KPK yang berlangsung sistemik ini. Menurutnya, sudah saatnya kampus-kampus bersuara dengan tegas, bukan justru bungkam.

"Ini juga merupakan momentum bagi masyarakat sipil, perguruan tinggi, saatnya untuk bersama-sama menunjukkan independensi akademiknya, academic freedom-nya, dan kemandiriannya. Jangan sampai diam seperti sekarang ini," tutupnya. (ush/sip)