Usul DPRD DKI: Gubernur Wajib Minta Pertimbangan Kami untuk Ganti Walkot

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara Syarif mengusulkan revisi Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib yang mengatur pergantian wali kota dan direksi BUMD. Syarif meminta Gubernur DKI Jakarta nantinya harus meminta pertimbangan DPRD dalam pergantian tersebut.

"Itu saya lupa pasal berapa. Dalam Tata Tertib, ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa Gubernur dalam hal mengangkat wali kota, bupati, dan kerja sama luar negeri dan pihak lain "dapat" pertimbangan dari DPRD," kata Syarif kepada wartawan, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Serapan Masih Rendah, Dinas Perumahan DKI Mengaku Terhambat Proses Lelang

Syarif menyebut diksi 'dapat' diganti dengam 'wajib'. Dia akan mengajukan segera revisi aturan tersebut.

"Kata 'dapat' diganti 'wajib'. Kan selama ini hanya dapat, boleh iya boleh tidak. Kita pengennya wajib. Itu masukan dari DPRD," tuturnya.

Baca juga: Lantik Sigit Jadi Walkot Jakarta Utara, Anies Ingatkan Penataan di Pesisir

Selain pergantian wali kota, Syarif juga mengusulkan pergantian direksi dan pimpinan BUMD harus mendapat pertimbangan DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, dia tidak menjelaskan urgensi usulan tersebut.

"Mau ditambahkan satu lagi, itu direksi atau pimpinan BUMD," sebutnya. (fdu/dnu)