Serapan Masih Rendah, Dinas Perumahan DKI Mengaku Terhambat Proses Lelang

Jakarta - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan serapan anggaran rendah. Mereka baru menyerap anggaran 13,01 persen dari target 31,10 persen hingga September 2019.

"Untuk Dinas Perumahan masih rendah karena program fisik dominan dan nilai cukup gede, dan saat ini masih dalam proses lelang," ucap Kepala Dinas DPRKP Kelik Indriyanto, kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Serapan Anggaran DKI Masih 45,5 Persen, Anies: Masih Sesuai Rencana

Selain itu, Kelik mengaku ada serapan anggaran yang mundur dari target, khususnya pembelian lahan program pembangunan 10 rusun di 2019.

"Dan untuk target awal tengah tahun untuk lahan, lahan kita September ini baru serap, harusnya Juli serap, baru September ini baru diserap. karena ada beberapa yang perlu penelitian lebih lanjut," kata Kelik.

Kelik mengaku akan mengebut proyek pembangunan rusun di akhir tahun sehingga akan menaikkan serapan anggaran 2019. "Oktober kan kontrak ya, kita kebut termasuk desainnya juga, dan untuk fisiknya," ucap Kelik.

Baca juga: Pemprov-DPRD DKI Sepakati Rancangan APBD Perubahan 2019 Rp 86,89 T

Diketahui, dilihat dari situs publik.bapedadki.net Selasa (3/9) serapan anggaran DKI Jakarta adalah 45,5 persen. Dari total belanja Rp 80,9 triliun, anggaran yang sudah diserap yakni Rp 36,7 triliun.

Dilihat dari Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) setiap SKPD, ada beberapa yang tidak memenuhi target keuangan. Tiga SKPD memperoleh capaian kinerja 51-65 persen. Mereka adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air.

Sementara itu, SKPD yang berada di bawah 50 persen hanya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota. Dari Target Keuangan 31,105 persen, hanya terealisasi 13,017 persen. (aik/gbr)