Menhan: Ada Kelompok Berafiliasi ISIS Serukan Jihad di Tanah Papua

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi rapat bersama komisi I DPR bahas Papua (Foto: Lamhot Aritonang)

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan tugas TNI sebagai alat keamanan negara untuk keselamatan bangsa. Dia pun mempertanyakan adanya pihak-pihak yang meminta TNI ditarik dari Papua dan Papua Barat.

"Bila masuk sudah dalam ranah keselamatan bangsa, itu akan mengganggu keamanan negara, sehingga sudah jadi tugas TNI sebagai alat keamanan negara. Perlu kita ketahui, kalau TNI melaksanakan tugasnya, maka tak ada kompromi dan musuh negara harus dihancurkan," ujar Ryamizard saat pemaparan dalam rapat bersama Komisi I dan Menlu-Menkominfo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

"Masih segar ingatan saya, pernyataan dari Bu Mega pada tahun 2004, dia berkunjung ke Papua, 'satu kali TNI ditarik dari Papua, besok Papua merdeka'. Ini yang jadi acuan kita. Karena banyak sekali orang yang menyuruh-nyuruh tentara pulang, ini ada apa maksudnya?" sambung dia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ryamizard menjelaskan saat ini NKRI menghadapi 3 bentuk ancaman, yakni ancaman belum nyata, ancaman nyata dan sangat nyata. Ancaman-ancaman tersebut berupa ancaman terorisme dan radikalisme, pemberontakan separatisme, narkoba dan bencana alam hingga pelanggaran wilayah perbatasan.

"Ancaman nyata pada poin 1 sampai 4 akan berulang dan berulang terus. Ini harus jadi perhatian kita bersama. Dan ancaman ketiga yang paling berbahaya adalah ancaman mindset seluruh rakyat negara Indonesia yang berusaha memecah belah yakni ancaman terhadap Pancasila," kata Ryamizard.

"Segala bentuk ancaman pemisahan diri terhadap NKRI dan segala bentuk pemberontakan bersenjata sudah masuk dalam kategori ancaman terhadap pertahanan negara. Dengan pelibatan TNI sebagai komponen negara dan akan dihadapi mekanisme pertahanan semesta," sambung dia.

Lebih lanjut, Ryamizard mengungkapkan kerusuhan di Papua terindikasi dilakukan oleh sekelompok separatis untuk memisahkan diri dari Indonesia. Menurut dia, hal ini perlu disikapi secara seksama agar ke depannya kejadian serupa tidak akan terulang lagi.

"Juga pengibaran bendera bintang kejora yang dilakukan di berbagai tempat, aksi pemisahan diri dari NKRI yang juga dibarengi dengan aksi kekerasan bersenjata, idealnya dilakukan secara persuasif. Namun bila tak diindahkan, semestinya dilakukan secara pendekatan militer khususnya melalui operasi militer selain perang," kata dia.

Dia juga menjelaskan ada 3 kelompok di Papua, yakni kelompok pemberontak bersenjata, kelompok kriminal bersenjata dan kelompok klandestin.

"Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di Tanah Papua. Kelompok pemberontak Papua merdeka saat ini telah membentuk tentara baru yaitu west papua army yang merupakan gabungan tiga kelompok itu. Yang di bawah komando ULMWP yang dipimpin oleh Benny Wenda," papar Ryamizard.

"Masih ada kelompok bersenjata di Papua, yaitu Tentara pembebasan Nasional Papua Barat yang tak mau bergabung dalam west papua army," sambungnya.

Dia pun menegaskan pihaknya sudah mendesain pendekatan-pendekatan untuk menjamin kondusifitas di Papua.

"Sebagaimana kita ketahui, papua bagian integral NKRI yang tak terpisahkan sampai kapanpun. Guna menjamin kondisi keamanan yang kondusif di papua, kemhan sudah mendesain pendekatan yang merupakan kombinasi sinergis antara pembangunan kekuatan TNI dan soft power melalui bela negara dan pertahanan kawasan," pungkas Ryamizard.