Seperti diketahui, Jokowi menerima kedatangan pansel capim KPK pada Senin (2/9) kemarin. Usai bertemu, Pansel mengumumkan 10 nama capim KPK yang telah mereka pilih. Berikut daftar lengkapnya:
1. Alexander Marwata, Komisioner KPK
2. Firli Bahuri, Anggota Polri
3. I Nyoman Wara, Auditor BPK
4. Johanis Tanak, Jaksa
5. Lili Pintauli Siregar, Advokat
6. Luthfi Jayadi Kurniawan, Dosen
7. Nawawi Pomolango, Hakim
8. Nurul Ghufron, Dosen
9. Roby Arya B, PNS Sekretariat Kabinet
10. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, proses dan nama-nama capim KPK pilihan pansel itu menuai beragam komentar. Ternyata, pendapat publik itu sampai ke telinga Jokowi.
Jokowi mengetahui ada pro dan kontra di publik soal nama-nama capim KPK. Dia menegaskan tak hanya diam melainkan punya sumber informasi sendiri.
"Sumber informasi itu sudah memverifikasi semuanya. Intinya, saya setuju dengan 10 nama yang disetorkan Pansel," ujar Jokowi.
![]() |
Hal itu disampaikan saat diskusi bersama Forum Pemred di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Jokow menegaskan sudah melakukan verifikasi terhadap 10 nama capim KPK pilihan pansel.
"Ini kan proses sudah berjalan. Saya sudah melakukan verifikasi, mendapatkan sumber informasi, intel kepolisian saya punya, intel kejaksaan saya punya," kata Jokowi.
Jokowi kini menunggu surat resmi dari Pansel. Dia mempercayai proses yang sudah dilakukan oleh pansel capim KPK.
"Terkait dengan pro-kontra hasil dari seleksi Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, nggak bisa semuanya sesuai kehendak masing-masing. Kita nggak bisa pakai kacamata sendiri, kan ada proses," kata Jokowi.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, memastikan 10 nama calon pimpinan (capim) KPK yang diserahkan pansel ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah final. Selanjutnya nama-nama tersebut akan diserahkan ke DPR.
"Ya sudah finallah," kata Moeldoko saat dimintai konfirmasi soal 10 capim KPK yang diserahkan pansel ke Jokowi.
"Presiden sudah memerintahkan, mendelegasikan kewenangan, kan pasti sudah memikirkan pada saat membentuk tim seleksi, sudah memikirkan kredibilitas yang bersangkutan dan seterusnya," sambungnya.
Menurut Moeldoko, masukan masyarakat untuk capim KPK pilihan pansel seharusnya diberikan saat proses seleksi. "Masa seleksi dari sejumlah (nama) sampai dengan 10 itu kan sudah panjang. Di situlah peran masyarakat memberi masukan, kan begitu. Masa mau mundur lagi," katanya.
![]() |
Terkait masih ada nama capim KPK yang dinilai bermasalah, Moeldoko menyerahkan ke DPR untuk memutuskan.
"Ya nanti kan DPR yang akan milih lagi kan. Ada prosedurnya. Jadi percayakan ke DPR lagi setelah itu," ungkapnya.
Simak Video "Restu Jokowi kepada Capim KPK di Tengah Kritik Publik"
Halaman 2 dari 3
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini