Gubernur Ganjar Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Banprov Jateng

Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut dugaan penyelewengan dana bantuan Provinsi di Kabupaten Kendal dan Pekalongan merupakan preseden yang harus diantisipasi. Ia menyinggung kasus itu ketika memberi sambutan pada silaturahmi anggota DPRD Jateng terpilih yang akan dilantik besok.

"Nah agenda ini saya sengaja sampaikan pada kawan-kawan anggota DPRD baru Provinsi ini agar mereka ngeh semuanya bahwa kita punya agenda yang sama untuk kita bisa bereskan maka kita harapkan kita mendapat dukungan, termasuk politik pemerintahan yang bersih kenapa saya sampaikan? Ndilalah kok ya ada preseden bantuan keuangan yang di Kabupaten Kota disinyalir bermasalah," kata Ganjar kepada wartawan usai acara di gedung Gradhika Bakti Praja, Jalan Pahlawan, Semarang, Senin (2/9/2019).

Dengan disampaikannya hal itu di depan anggota DPRD baru, Ganjar berharap bisa dikontrol untuk antisipasi jika ada indikasi di eksekutif dan bisa segera dicegah jika ada di legislatif.

Baca juga: Kejati Akan Memeriksa Sekda Jateng Terkait Penyelewengan Dana Banprov

Menurutnya bantuan provinsi seharusnya ditangani dengan lebih hati-hati baik eksekutif maupun legislatif agar tidak ada indikasi penyimpangan.

"Ini Banprov lho ya, ini dicek di sana lho ya, kalau kita mau meletakkan Banprov baik di eksekutif maupun legislatif maka dua-duanya harus hati-hati agar tidak ada cara-cara yang keliru kemudian ini bisa menjadikan indikasi gratifikasi atau korupsi," papar Ganjar.

Baca juga: Penyelewengan Banprov di Pekalongan dan Kendal Rugikan Negara Rp 7,5 M

"Ini saya ingatkan dari awal sehingga nanti dalam perencanaan pembangunan kita dalam rapat barisan yang sama," imbuhnya.

Untuk diketahui, dugaan penyimpangan Banprov Jateng tahun 2018 diduga terjadi di sektor pendidikan Kabupaten Kendal dan Pekalongan. Saat ini Kejaksaan Tinggi Jateng sedang melakukan penyidikan kasus yang merugikan negara Rp 7,5 miliar itu. (alg/sip)