Berbeda dengan Birokrasi 2.0, proses pembangunan dalam Birokrasi Dinamis tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah tetapi melibatkan semua unsur, termasuk masyarakat dan bisnis.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa untuk mencapai Birokrasi 3.0 diperlukan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Jawa Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Uu menjelaskan, inti dari Birokrasi 3.0 adalah pemerintah yang dinamis dan bertindak sebagai akselerator. Untuk itu, Pemdaprov Jabar saat ini menerapkan pola kerja sama Pentahelix sebagai pola kerja yang harus dilakukan yang melibatkan unsur ABGCM yakni Academy, Business, Government, Community, dan Media.
"Kami harap pola ini nantinya bisa diikuti oleh para CPNS agar semua pembangunan berjalan secara harmonis," katanya.
Uu pun berharap setelah mengikuti latihan dasar ini, para CPNS terus meningkatkan kompetensinya agar menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Juara dengan tiga nilai yang harus dimiliki.
"Pertama integritas, kemudian melayani sepenuh hati, dan profesional. Tujuan akhirnya adalah birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani," tuturnya.
Untuk mendorong itu semua ASN bekerja disiplin dan profesional, pemerintah juga telah menyusun Undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Pemerintah saat ini, lanjut Uu, melihat ASN sebagai aset penting yang menjadi modal pembangunan bangsa.
"Karena itu salah satu faktor yang terus kami perbaiki adalah kesejahteraan para ASN termasuk pola karier dan jabatan. Kami yakin para ASN Jabar akan memberikan kemampuan terbaiknya bagi bangsa," pungkasnya. (idr/idr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini