Soal Wacana Ibu Kota Jabar Pindah, PKS: Prioritas Lain Masih Banyak

Bandung - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat menyoroti wacana pemindahan ibu kota Jabar yang digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil. PKS menilai perlu dasar alasan yang kuat untuk memindahkan ibu kota Jabar dari Bandung.

"Prioritas (lain) kita masih banyak. Pemerintah harus menyampaikan alasan mendasar secara filosofis, sosiologis, secara yuridis, ekonomis, plus minusnya, untung ruginya, itu harus disampaikan dengan jelas terutama kepada DPRD," ucap Wakil Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu saat dihubungi, Sabtu (31/8/2019).

Baca juga: Ibu Kota Jabar Pindah, Pengamat: Kontraproduktif dengan e-Government

Haru mengatakan sejauh ini pihaknya belum mengetahui urgensi pemerintah provinsi memindahkan ibu kota Jabar. Menurut anggota DPRD Jabar fraksi PKS ini, urgensi memindahkan ibu kota perlu dibuktikan dengan dokumen perencanaan.

"Kalau pakai opini susah. Kalau pakai 'kayaknya, kayaknya' kan mana faktanya. Harus ditunjukkan dokumen perencanaan," ujarnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah provinsi menyampaikan secara jelas terkait wacana tersebut kepada DPRD. Menurut Haru, sejauh ini belum ada pembahasan langsung mengenai pemindahan itu ke DPRD Jabar.

"Jangan sampai DPRD belum berikan persetujuan, terus gubernur bilang DPRD sudah setuju. Nggak boleh gitu. Jangan terkesan ikut-ikut presiden. Dampak positif negatif harus ditunjukkan dan masyarakat merasakan, bisa memahami. Minimal DPRD memahami. Tidak ada yang terjadi kalau gubernur mau ke situ, DPRD nggak setuju nggak bisa, harus sama-sama," tutur Haru.

Baca juga: Ridwan Kamil: Bukan Ibu Kota yang Dipindahkan, Tapi Pusat Pemerintahan

Sejauh ini ada tiga wilayah yang dilirik jadi ibu kota Jabar yaitu Walini di Kabupaten Bandung Barat, Tegalluar di Kabupaten Bandung dan segitiga Rebana (Cirebon, Subang dan Majalengka).

Dalam kesempatan lain, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut pemindahan itu maksudnya untuk pusat pemerintahan "Belum tentu, ibu kotanya bisa tetap di Bandung, tapi kantor dinasnya ngumpul di sebuah tempat yang memadai, supaya pelayanan publik tidak menclak menclok, tidak efektif seperti sekarang. Kan ada dinas yang di Cimahi, ada yang di pinggir kota, kan nggak efisien," kata Emil di Hotel Horison Bandung, Jumat (30/8).



Calon Ibu Kota Baru Punya Masalah Air Bersih:

[Gambas:Video 20detik]

(dir/bbn)