China Tolak Proposal Pemimpin Hong Kong untuk Tenangkan Demonstran

Hong Kong - Pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dilaporkan telah melaporkan lima tuntutan demonstran antipemerintah kepada pemerintah pusat China. Lam juga menyatakan pencabutan rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang kontroversial bisa membantu meredakan krisis politik di Hong Kong.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (30/8/2019), tiga sumber yang memahami langsung isu ini mengatakan bahwa pemerintah pusat China menolak proposal yang diajukan Lam soal pencabutan RUU ekstradisi. Menurut sumber-sumber itu, Lam diperintahkan untuk tidak tunduk pada tuntutan para demonstran.

Penolakan China terhadap proposal Lam soal cara penanganan krisis politik di Hong Kong, pertama kali diungkap oleh Reuters. Penolakan semacam ini menjadi bukti konkret soal seberapa jauh China mengendalikan pemerintah Hong Kong, terutama dalam responsnya untuk unjuk rasa besar-besaran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemerintah pusat China mengecam unjuk rasa di Hong Kong dan menuduh ada kekuatan asing yang memicu kerusuhan di sana. Kementerian Luar Negeri China berulang kali memperingatkan negara-negara lain untuk tidak mencampuri urusan Hong Kong, yang disebut sebagai 'urusan internal'.

Disebutkan salah satu sumber yang dikutip Reuters bahwa laporan Lam itu menganalisis bagaimana mengabulkan salah satu tuntutan demonstran bisa meredakan situasi. Laporan itu disusun Lam sebelum rapat di Shenzhen pada 7 Agustus lalu, yang dimaksudkan untuk memeriksa lima tuntutan demonstran.

Lima tuntutan demonstran dalam laporan Lam terdiri dari pencabutan RUU ekstradisi secara permanen, dilakukannya penyelidikan independen terhadap taktik kepolisian dalam bentrokan yang memicu korban luka, menuntut pengampunan untuk demonstran yang ditangkap, menghapus penggunaan istilah 'rusuh' untuk menyebut unjuk rasa dan menggelar pemilu yang sepenuhnya demokratis.

Laporan sebelumnya menyebut demonstran Hong Kong juga menuntut pengunduran diri Lam serta menuntut hak untuk memilih sendiri pemimpin Hong Kong.

Menurut sumber yang seorang pejabat senior pemerintahan Hong Kong itu, pencabutan RUU ekstradisi dan dilakukannya penyelidikan independen dipandang sebagai langkah yang paling mungkin secara politik. Sumber itu menyebut kedua langkah itu dianggap mampu membantu menenangkan kalangan demonstran yang marah dengan sikap diam Lam selama ini.

RUU ekstradisi menjadi salah satu isu penting yang membantu menggerakkan unjuk rasa besar-besaran di Hong Kong. Lam sebelumnya menyebut RUU itu 'telah mati' namun dia menolak untuk mengatakan secara terang-terangan bahwa RUU itu telah 'dicabut'.

Menurut sumber yang sama, pemerintah China meminta Lam untuk tidak mencabut RUU ekstradisi serta tidak melakukan penyelidikan independen.

Secara terpisah, salah satu sumber lainnya yang dekat dengan pejabat senior Hong Kong mengonfirmasi bahwa pemerintah Hong Kong telah mengajukan proposal semacam itu kepada pemerintah China. "Mereka (Beijing-red) mengatakan tidak (untuk lima tuntutan demonstran). Situasinya jauh lebih rumit dari yang disadari kebanyakan orang," ujar sumber ini.

Menurut sumber ketiga yang seorang pejabat senior China, pemerintahan Hong Kong mengajukan proposal itu kepada Kelompok Koordinasi Pusat untuk Hong Kong dan Macau -- kelompok pejabat tinggi yang dipimpin anggota Komisi Tetap Politburo Han Zheng. Sumber ini menyebut Presiden China Xi Jinping mengetahui pengajuan proposal itu.

Sumber yang seorang pejabat senior China ini, juga mengonfirmasi bahwa pemerintah pusat China telah menolak mengabulkan tuntutan demonstran dan meminta pemerintahan Lam mengambil lebih banyak inisiatif.

Menanggapi laporan ini, kantor Lam hanya menyatakan pihaknya telah melakukan upaya untuk menanggapi kekhawatiran demonstran, namun tidak mengomentari secara langsung soal proposal ke China. Sedangkan Kementerian Luar Negeri China enggan berkomentar dan meminta pertanyaan diajukan kepada Kantor Urusan Hong Kong dan Macau (HKMAO), yang hingga kini belum memberikan tanggapan atas pertanyaan Reuters.

Halaman 1 2

Selanjutnya