Kemendagri Fasilitasi Revisi UU DKI tentang Sebagai Ibu Kota NKRI

Foto: Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik (Eva/detikcom)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menggodok revisi undang-undang DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI. Namun Plt Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mengatakan Kemendagri hanya memfasilitasi revisi UU tersebut bersama DPR RI dan pemerintah.

"Yang berwenang membahas RUU itu adalah DPR RI bersama Pemerintah, dengan melibatkan DPD RI. Kemendagri saat ini tengah memfasilitasi Revisi UU no 29 tahun 2007 tentang DKI sebagai ibu kota NKRI," ujar Akmal saat dikonfirmasi, Kamis (29/8/2019).

Akmal melanjutkan, Kemendagri memfasilitasi revisi UU tersebut agar nantinya dibahas bersama antara pemerintah dan DPR. Dia pun membantah jika Kemendagri disebut tengah membahas otonomi khusus untuk Jakarta jika nantinya tidak lagi menjadi ibu kota NKRI.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu (membahas otonomi khusus Jakarta jika tidak lagi ibu kota NKRI) otoritasnya ada pada DPR RI bersama Presiden," kata Akmal.

Ditegaskan Akmal, Kemendagri hanya mengusulkan revisi UU tentang Jakarta sebagai ibu kota NKRI.

"Mengusulkan dan merevisi bersama, baik substansi maupun narasi legal drafting nya," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menggodok RUU Otonomi Khusus DKI. RUU itu digodok terkait status DKI Jakarta setelah rencana ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pembahasan mengenai RUU Kekhususan DKI itu sedang berjalan sekarang ini," ujar Anies di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Kamis (29/8/2019).