Mendagri Dukung Usulan Bawaslu Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi syarat mantan narapidana korupsi ikut pilkada. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambut baik usulan itu.

"Setuju saja. Setuju saja kalau itu memang ada kesepakatan ya sudah, tidak masalah," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Temui Jokowi, Bawaslu Usul Revisi UU Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Tjahjo menuturkan usulan dari Bawaslu akan dibicarakan bersama dengan DPR. Semua masukan akan dipertimbangkan. "Nanti kan dengan DPR kita akan duduk bersama melakukan revisi sebagaimana yang diinginkan Bawaslu, yang diinginkan pemerintah, yang diinginkan oleh KPU," jelas Tjahjo.

Tjahjo menuturkan ada aturan yang direvisi dalam PKPU. Salah satunya adalah kampanye selama delapan bulan tidak perlu dimasukkan dalam undang-undanga tapi hanya cukup di PKPU. "Misal contoh, kampanye 8 bulan itu penjabaran ketentuan UU seharusnya cukup di PKPU saja," jelas Tjahjo.

Sebelumnya, Bawaslu Abhan mengusulkan pada Presiden Jokowi agar undang-undang yang mengatur tentang pilkada direvisi. Bagian yang direvisi, menurut Abhan, terutama tentang syarat mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri. "Kami melihat bahwa regulasi pilkada ada yang menurut kami perlu dilakukan revisi terbatas terkait nomenklatur kelembagaan dan juga pasal-pasal yang barangkali kurang efektif untuk bisa dilakukan revisi," ucap Abhan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/8).

(fdu/aan)