Pansel Capim KPK Dikritik, Moeldoko: Kalau Mau Cari Sempurna di Surga Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Dika/detikcom)

Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK disorot sejumlah pihak terkait para capim yang lolos hingga tahap wawancara dan uji publik. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara atas kritik tersebut.

"Sudahlah, percayakan pada tim seleksi. Kalau mau cari sempurna, di surga sajalah, gitu," ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu kritik muncul lewat petisi online di www.change.org. Petisi itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja pansel. Moeldoko menegaskan Jokowi tidak bisa mengintervensi pansel.

"Tim seleksi betul-betul mandiri. Bahkan pada saat awal-awal yang berikan pengarahan saya. Bukan presiden. Tim seleksi pertama kali dia terima tugas, saya yang wakili berikan sambutan. Nggak ada presiden intervensi," kata Moeldoko.

Selain petisi online, kritik datang dari sejumlah tokoh. Di antaranya istri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah.

Dia menyebut pansel meloloskan orang yang dianggap tak memenuhi kriteria. Dia pun menyebut proses pemilihan pimpinan KPK kali ini menyisakan persoalan serius.

"Ada beberapa capim yang dianggap nggak penuhi kriteria tapi tetap diloloskan pansel. Sebagai bagian dari masyarakat, yang kami khawatirkan apabila pimpinan yang terpilih tidak sesuai dengan kebutuhan pemberantasan korupsi, maka bukan hanya pemberantasan korupsi yang akan tersendat tapi juga akan menjadi abuse for power atau penyelewengan kekuasaan," kata Sinta di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/8).

Hal itu disampaikan Sinta dalam diskusi bertajuk 'Menjaga KPK, Mengawal Seleksi Pimpinan KPK'. Masih di forum yang sama, Buya Syafii Maarif sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meminta Jokowi turun tangan terkait kritik terhadap pansel.

"Saya sempat menganjurkan bahwa Pak Presiden diberi peta yang sebenarnya 20 orang (capim KPK) itu sehingga yang terpilih nanti adalah orang-orang yang betul-betul sesuai Pasal 3 itu," ucap Buya Syafii.