Inisiator GMPG Minta Golkar Belajar dari Kepemimpinan JK

Foto: Atribut massa AMPG pro-Bamsoet aksi di kantor DPP Golkar (Lisye/detikcom)

Jakarta - Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Mirwan Vauly menyayangkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tak merespons dengan baik keinginan para kader agar rapat pleno DPP segera digelar. Mirwan mengatakan seharusnya Airlangga meniru kepemimpinan eks Ketum Golkar, Jusuf Kalla (JK).

"Seharusnya Airlangga belajar dari kepemimpinan sebelumnya, misalnya kepemimpinan Pak Jusuf Kalla. Beliau mengelola organisasi secara kolektif sebagaimana sifat Partai Golkar yg tertuang dalam aturan organisasi," ujar Mirwan kepada wartawan, Rabu (28/8/2019).

Mirwan mengatakan kala JK memimpin Golkar, kolektifitas tercermin dalam rapat-rapat rutin. Rutinitas rapat itu, kata dia, membuat hampir semua kebijakan rapat adalah hasil musyawarah dari para pengurus partai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahkan siapa yang mau jadi pimpinan dewan dan ketua fraksi dirapatkan dalam pleno partai. Pak JK memuliakan pengurusnya, karena dengan begitu siapapun yg hendak jadi pejabat negara tidak cukup hanya baik-baik pada seorang ketua umum semata, tapi melalui tahapan review organisasi secara kolektif," katanya.

Selain itu, kata Mirwan, pada akhir masa jabatannya, JK juga melakukan percepatan pelaksanaan Munas Partai Golkar di tahun 2009 dari Desember ke Oktober 2009. Marwan menilai, hal itu menunjukkan bahwa JK lebih mengedepankan kepentingan partai.

"Beliau lebih mengedepankan kepentingan masa depan partai, daripada hanya sekedar pertahankan ambisi pribadi," ujar Mirwan.

Menurut Mirwan, hal itu sangat berbeda dengan kepemimpinan Airlangga. Dia mengatakan, saat ini, bahkan rapat pleno pun sulit digelar dengan berbagai alasan.

"Semua ini menggambarkan bahwa kepemimpinan Airlangga sangat sulit dilanjutkan karena proses pengambilan keputusan juga tidak dilakukan secara kolektif bahkan tidak diketahui oleh sebagian besar pengurus" katanya.

Mirwan mengatakan, jika percaya diri dengan perolehan suaranya sebagai ketum, maka Airlangga tak perlu khawatir dengan gelaran Munas. Apalagi, kata dia, Airlangga mengklaim dukungan kepadanya sudah mencapai 92%.

"Maka alangkah baiknya segera dilakukan Pleno, Rapimnas dan dilanjut Munas agar ada kepastian kemana arah lima tahun Partai Golkar. Tetapi yang terlihat sekarang, Airlangga terlihat tidak percaya diri dengan klaim dukungan itu. Justru yang terjadi, Partai ini dibiarkan dengan penuh ketidakpastian," tutur Mirwan.

Seperti diketahui, Golkar saat ini tengah bergejolak. Sejumlah pihak, terutama kader pendukung caketum Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak agar rapat pleno hingga Munas segera digelar pada Oktober 2019. Namun, di sisi lain banyak juga yang menilai tak perlu mempercepat agenda partai tersebut.

DPP Golkar Nyatakan Pleno Pasti Digelar

Partai Golkar menjawab desakan massa AMPG yang menuntut sang ketua umum, Airlangga Hartarto, segera menggelar rapat pleno. Ketua DPP Golkar Ace Hasan menyatakan partai akan menggelar rapat pleno setelah seluruh proses Pemilu 2019 selesai.

"Rapat pleno Partai Golkar itu pada saatnya pasti akan digelar untuk membahas agenda internal maupun eksternal setelah berbagai tahapan rapat dilalui dan penetapan hasil pileg sudah selesai dari KPU," kata Ace kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Bawa Massa Sambangi Kantor DPP, Loyalis Bamsoet: Kami Ingin Golkar Besar

Ia menjelaskan, sebelum menggelar rapat pleno, ada mekanisme partai yang harus dilalui. Ace pun memastikan Golkar akan menggelar rapat pleno.

"Dalam mekanisme rapat internal Partai Golkar itu jelas ada tahapannya. Ada rapat bidang dan rapat kordinasi bidang. Setelah itu, baru kita rapat pleno Partai Golkar," sebutnya.

"Selain itu, KPU kan juga masih belum menetapkan para caleg DPR RI terpilih. Hasil MK kemarin masih ada rekomendasi PSU dalam penetapan caleg DPR RI. Jika tahapan dan penetapan caleg sudah diumumkan sudah selesai, pada saatnya pasti DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno," imbuh Ace.