"Sebenarnya Pak Jokowi ini hanya merealisi rencana presiden-presiden Indonesia sebelumnya yang belum terlaksana," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejak zaman Presiden Sukarno rencana pemindahan ibu kota itu sudah pernah digagas. Begitu juga sejak zaman Pak Harto juga pernah menyiapkan Jonggol sebagai calon ibu kota. Pak SBY juga waktu itu telah melakukan kajian," ujarnya.
Basarah menyebut presiden memang dibenarkan untuk merencanakan hingga melaksanakan tahapan pembangunan nasional, salah satunya pemindahan ibu kota negara. Dia menyebut rencana pemindahan ibu kota juga sudah melalui berbagai kajian..
"Jadi menurut ketentuan konstitusi kita, Presiden memang dibenarkan untuk merencanakan, menggagas, merencanakan, dan melaksanakan tahapan-tahapan untuk perencanaan pembangunan nasional, salah satunya adalah pemindahan ibu kota negara. Dan rencana tersebut telah melalui berbagai kajian dan pertimbangan yang matang," tuturnya.
Basarah mengaku mendukung rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim. Menurutnya, pemindahan ibu kota merupakan konsep Jokowi yang bersifat nasional-sentris.
"Apalagi kalau kita melihat konsep pembangunan Pak Jokowi yang bersifat nasional sentris, artinya pembangunan itu tidak hanya terpusat di Jawa dan saya kira gagasan memindahkan ibu kota itu bagian dari cara Presiden Jokowi mewujudkan sila 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'. Saya kira patut kita dukung," pungkasnya.
Tonton video Soal UU Pindah Ibu Kota, Mendagri Tunggu Surat Balasan DPR:
(azr/haf)