Pemkot Bogor-IPB Bikin Kajian Akademis soal Wacana Provinsi Bogor Raya

Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengadakan pertemuan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Minggu (25/8) kemarin. Pertemuan digelar dalam rangka membahas isu perluasan wilayah atau pembentukan provinsi Bogor Raya.

Rektor IPB Arif Satria mengatakan pertemuan tersebut menyepakati bahwa Pemkot Bogor akan melakukan kajian akademis bersama IPB. Kajian ini akan selesai akhir tahun yakni Desember 2019.

"Khususnya isu-isu yang lagi mengemuka berkaitan dengan pengembangan wilayah Bogor dan Jabodetabek. Ternyata isu ini merupakan turunan dari isu besar tentang pemindahan ibu kota negara (dari Jakarta ke Kalimantan)," ungkap Arif dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Anies soal Depok-Bekasi Gabung ke DKI: Kita Laksanakan Jika Ada UU

Arif menambahkan, Jabodetabek saat ini tidak tertangani dengan baik. Padahal, sambungnya, seluruh wilayah tersebut saling terikat secara fungsi, baik demografis, ekonomis dan ekologis.

"Jabodetabek ini government-nya harus diperkuat dan dituntaskan sehingga masalah ekonomi, ekologis, lingkungan serta masalah demografis bisa diantisipasi. IPB menerima tawaran Pemkot untuk melakukan kajian akademik terkait isu Jabodetabek ini. Tim akan segera dibentuk dan kami akan terus berkoordinasi dengan Pemkot dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)," tutur dia.

Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut publik berhak mengetahui masa depan Bogor. Bima menyebut wacana perluasan wilayah Kota Bogor maupun pembentukan provinsi Bogor Raya kini malah berubah menjadi perdebatan politik.

"Saya melihat bahwa isu ini kemudian direduksi lebih ke arah aspek-aspek politis, seolah-olah Kota Bogor mengajukan proposal pembentukan Provinsi Bogor Raya. Padahal konteksnya adalah Kota Bogor mengantisipasi masa depan, menghitung potensi kenaikan dan lingkungan stagnan PAD di masa depan karena BPHTB yang akan jenuh, luas wilayah yang tidak akan bertambah. Itu yang harus kita antisipasi. Kedua arus urbanisasi pertumbuhan penduduk dan lain lain," beber Bima.

Baca juga: Di Balik Wacana Pembentukan Provinsi Bogor Raya

Politikus PAN itu menyebut perluasan wilayah Kota Bogor merupakan salah satu opsi dari kajian yang telah diterimanya. "Sekali lagi, perluasan wilayah itu hanya salah satu opsinya saja selain isu-isu atau opsi lain misalnya mekanisme koordinasi atau penggabungan wilayah dan pembentukan wilayah baru dan lain lain. Makanya kami dengan IPB mengkaji ini secara akademis," tegas Bima.

Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB Ernan Rustiadi menilai wacana pemindahan ibu kota hingga isu pemekaran wilayah bermuara dari tata kelola megapolitan Jabodetabek yang tidak ditangani dengan baik. Dia menyebut IPB telah melakukan kajian tentang Jabodetabek.

Ernan menjelaskan, kajian antara IPB dengan Pemkot Bogor ini harus memikirkan rekomendasi tata kelola yang terbaik di Kota dan Kabupaten Bogor, Jabodetabek, dan Indonesia. Dia menyebut isu ini bukanlah masalah perebutan kekuasaan. Hasil dari kajian ini nantinya merupakan rekomendasi.

Baca juga: Bupati Ade Yasin Ngaku Ditegur Ridwan Kamil soal Provinsi Bogor Raya

"P4W IPB sudah memiliki kajian yang cukup panjang tentang Jabodetabek sebagai suatu megacity dunia. Sekarang sudah menjadi megacity kedua terbesar di dunia karena penduduknya sudah hampir 35 juta dan di sana, terdapat 25 persen atau seperempat PDRB nasional sekaligus menjadi kota global satu-satunya di Indonesia yang harus memiliki daya saing dengan kota global di dunia. Jadi kami harus independen, objektif dalam memberikan masukan-masukan untuk Bogor, Jabodetabek, bahkan Indonesia. Jadi itu yang menjadi landasan kami bekerja dari amanah yang disampaikan untuk melakukan kajian ini," jelas Ernan panjang lebar.




Tonton Video Di Balik Wacana Pembentukan Provinsi Bogor Raya:

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/gbr)