"Prosedur mesti ditempuh dengan benar. Pemindahan ibu kota bukan domain eksekutif saja tapi wajib melibatkan legislatif. Paling baik monggo segera dikirim naskah akademis dan landasan yuridis lainnya," kata Anggota Fraksi PKS DPR, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (26/8/2019).
Mardani mengatakan jika pemindahan ibu kota berimbas buruk bagi negara, maka Fraksi PKS di DPR akan menolak. Karena itu, dia mendorong agar pembahasan pemindahan ibu kota segera dilakukan di DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengumumkan Kaltim sebagai lokasi ibu kota negara yang baru di Istana Presiden siang tadi. Salah satu pertimbangan pemilihan Kaltim adalah risiko bencana yang minimal.
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di bagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).
Tonton Video Warga DKI Angkat Bicara soal Rencana Pemindahan Ibu Kota:
(zak/nvl)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini