Kebut RUU Pesantren, Komisi VIII DPR Panggil Ormas Islam Besok

Jakarta - Komisi VIII DPR hari ini menerima masukan dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) untuk membahas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Besok Komisi VIII juga akan memanggil ormas Islam yang terkait dengan pendidikan pesantren.

"Kemudian tentu kita mengundang ormas-ormas Islam (besok). Kenapa mengundang ormas Islam? Selain pesantren ini berada di payung itu, bahkan sebagian pesantren dimiliki oleh ormas Islam sendiri. Karena itu, kita mengundang mereka untuk bertanya di antara pasal-pasal ini ada-nggak yang kurang atau ada-nggak yang berlebih," kata Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca juga: FKPP Usul Pemerintah Jamin Independensi-Otonomi Pesantren di RUU

Marwan menjelaskan setelah itu rapat panitia kerja (panja) akan dilakukan untuk merampungkan pembahasan RUU. Marwan menargetkan RUU ini rampung sebelum masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir.

"Panja ya, terus selanjutnya sampai kita ingin putuskan disahkan di periode ini. Disahkan, disahkan, sementara untuk mengesahkan ini kan hanya ada tinggal dua kali rapat paripurna, di September, 30 September sudah selesai, 1 Oktober sudah dilantik lagi, dilantik lagi anggota baru. Jangan sampai dilantik anggota baru, September harus selesai (RUU Pesantren)," ujar Marwan.

Baca juga: DPR-Pemerintah Sepakat RUU Pesantren Dibawa ke Panja

Lebih lanjut Marwan menjelaskan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan akan memastikan nilai-nilai keindonesiaan dalam lembaga pendidikan tersebut. Ia juga menyebut keinginan pihak pesantren untuk penyetaraan ijazah bagi lulusan pesantren.

"Hal apa yang dituntut, termasuk tadi menanamkan nilai keindonesiaan itu. Yang kedua, haknya itu adalah seluruh proses yang dilajukan di pesantren sebagai lembaga pendidikan hasilnya itu diakui negara. Baik nanti akan ada muadalah atau tidak ada muadalah. Muadalah itu penyetaraan," jelas Marwan.

Baca juga: DPR Periode 2014-2019 akan Berakhir, Puluhan RUU Belum Tuntas

Politikus PKB itu juga menyebut akan ada peringkat untuk pesantren. Peringkat akreditasi itu, menurut Marwan, akan dibuat oleh negara.

"Tentu kita akan membuat peringkat. Pesantren itu tentu ada peringkatnya. Kalau pesantrennya masih pemula, masih butuh akreditasi yang memadai sebagai sebuah lembaga yang dijamin kualitasnya, tentu nanti kita mendorong pemerintah membuat peringkat akreditasinya, mungkin saja A, B, C," ujar Marwan.



Tonton juga video Curhat Bamsoet yang Khawatir Jika DPR Diisi Orang Berkantong Tebal:

[Gambas:Video 20detik]

(azr/jbr)