LPSK Harap Jokowi Dengar Keluhan soal Anggaran Turun Drastis

Jakarta - Ketua LPSK Hasto Atmojo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk angkat bicara terkait kondisi anggaran yang dikeluhkan lembaga yang dia pimpin. Menurut Hasto, Jokowi harus memberikan perhatian lebih kepada LPSK.

"Ya saya berharap Pak Jokowi juga mendengarkan keluhan kami ini. Selama ini nampaknya perhatian pemerintah itu kurang begitu besar kepada lembaga seperti LPSK ini," kata Hasto dalam diskusi di Bumbu Desa, Jl Cikini Raya, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019).

"Oleh karena itu saya berharap pemerintah juga memberikan perhatian lebih, karena LPSK Ini pekerjaannya lebih konkret, karena kita melekat dalam sistem peradilan pidana, dan itu memang memberikan bantuan kepada saksi dan korban, baik itu untuk saksi maupun korban tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual dan sebagainya," imbuhnya.

Baca juga: LPSK Sayangkan Anggaran Turun Drastis: Permohonan Layanan Naik Signifikan

Hasto mendorong agar pemerintah memberikan anggaran khusus kepada LPSK. Dia mengatakan hingga saat ini LPSK belum mendapat anggaran khusus, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Jadi, saya mendorong pemerintah di tingkat pusat ini mengalokasikan juga anggaran yang khusus agar bisa memberikan perhatian lebih kepada para saksi dan korban untuk tindak pidana. Karena selama ini rupanya belum ada anggaran yang secara khusus masuk ke dalam alokasi anggaran pemerintah, baik di pusat maupun daerah," ucapnya.

Hasto juga menyinggung kontribusi pemerintah daerah. Dia mengimbau adanya alokasi anggaran LPSK melalui dana dari APBD pemda dari berbagai daerah.

Baca juga: Anggap Anggaran Tahun 2020 Terbatas, LPSK: Ada Kemungkinan Hentikan Layanan

"Selain di pusat kami dorong, kami juga mendorong dan mengimbau agar pemerintah di daerah juga mengalokasikan di dalam APBD mereka, anggaran untuk perhatian kepada korban tindak pidana ini," terang Hasto.

Sekjen LPSK Noor Sidharta juga mengkhawatirkan kondisi penurunan anggaran tersebut. Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan, kemungkinan adanya penghentian layanan terbuka.

"Apa artinya? Jadi ada kemungkinan di dalam sisa waktu tahun 2020 itu adalah 8 bulan, ada kemungkinan LPSK bisa menghentikan layanannya dan ini nightmare ya, mimpi buruk, mudah-mudahan jangan," jelas Noor. (zak/zak)