"Bahas membangun demokrasi berkualitas sebetulnya lebih utama. Bab pin DPR, menurut saya bagi yang tidak mau monggo tidak usah diambil, yang mau monggo diambil," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Sabtu (24/8/2019).
Baca juga: Pin Emas Jadi-jadian ala Habiburokhman |
Menurut Mardani, kualitas perundang-undangan seharusnya menjadi prioritas anggota Dewan. Wakil Ketua Komisi II itu menyebut perlu dibahas pos-pos anggaran DPR yang efisien.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, pin emas untuk anggota DPR dipersoalkan. Pembuatan pin emas dianggap pemborosan anggaran dan tak efisien. Sejumlah anggota dewan pun menolak penggunaan emas sebagai bahan dasar pin.
DPR sendiri telah menganggarkan pengadaan pin emas untuk anggota DPR RI periode 2019-2024 sebesar Rp 5,5 miliar. Pin emas tersebut dipesan dari PT Antam (Persero) Tbk.
Persoalan pin emas ini juga mendapat sorotan dari Formappi. Formappi pun menilai penggunaan pin emas tidak efisien.
"Kalau bicara soal efisiensi, jelas pengadaan pin emas itu merupakan sebuah praktik yang tidak efisien. Dikatakan tidak efisien karena fungsi pin itu sendiri hanyalah sebagai atribut pengenal bahwa yang mencantolkan pin tersebut di bajunya adalah seorang anggota DPR/DPRD," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Sabtu (24/8).
Simak Video "PSI Tolak Pin Emas untuk DPRD Jakarta"
(azr/mae)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini