NasDem: Nggak Usah Ributin Pin Emas, Mending Tolak Usulan 10 Pimpinan MPR

Jakarta - Pin emas untuk anggota Dewan menjadi perdebatan. Partai NasDem justru menilai pin tersebut diperlukan anggota Dewan sebagai identitas.

"Menurut saya pin untuk wakil rakyat perlu, karena itu merupakan salah satu identitas juga. Soal terbuat dari apa dan berapa harganya, itu relatif lah, karena selama ini saya juga tidak tahu berapa harga pin tersebut," kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Sabtu (24/8/2019).

Baca juga: Habiburokhman Beli Pin DPR Nonemas Rp 300 Ribu: Nggak Ngurangi Ketampanan

Pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah menganggarkan Rp 5,5 miliar untuk pengadaan pin emas anggota Dewan. Namun, Irma memiliki hitungannya tersendiri.

"Kalau beratnya 5 gram dan persentasenya cuma 18 karat, saya kira harga berikut ongkos satu unit (pin) paling mahal Rp 3 juta-an. Kalau satu anggota dapat dua unit, maka total biaya per anggota Rp 6 juta. Berarti untuk 560 anggota seharusnya anggaran yang dibutuhkan kurang lebih hanya Rp 3,6 miliar," jelasnya.

Irma lalu membandingkan persoalan pengadaan pin emas ini dengan usulan penambahan jumlah pimpinan MPR. Menurutnya, penambahan jumlah pimpinan MPR justru lebih membebani APBN.

"Sudahlah, nggak usah ngeributin yang remeh temeh untuk pencitraan. Lebih baik kita tolak itu usulan sepuluh pimpinan MPR, karena tambahan anggaran biaya mereka per tahun berapa itu? Protokoler mereka sebagai pimpinan kan juga menambah beban anggaran MPR yang tentu juga berarti menambah berat APBN," ujar Irma.

"Giliran pin ditolak, penambahan kursi MPR aja disetujui dengan alasan agar tidak bikin ribut. Oh, jadi kalau nggak dikasih kursi terus ribut gitu? Sangat memalukan!" lanjut dia.

Baca juga: Kontroversi Pin Emas Naik Level ke Senayan

Seperti diketahui, pin emas untuk anggota DPR dipersoalkan. Pembuatan pin emas dianggap pemborosan anggaran dan tak efisien.

DPR sendiri telah menganggarkan pengadaan pin emas untuk anggota DPR RI periode 2019-2024 sebesar Rp 5,5 miliar. Pin emas tersebut dipesan dari PT Antam (Persero) Tbk.

"Kalau bicara soal efisiensi, jelas pengadaan pin emas itu merupakan sebuah praktik yang tidak efisien. Dikatakan tidak efisien karena fungsi pin itu sendiri hanyalah sebagai atribut pengenal bahwa yang mencantolkan pin tersebut di bajunya adalah seorang anggota DPR/DPRD," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Sabtu (24/8).


Simak Video "PSI Tolak Pin Emas untuk DPRD Jakarta"

[Gambas:Video 20detik]

(azr/mae)