Tepis Pandangan Miring Soal Capim KPK dari Polisi, IPW Ungkit Ruki-Bibit

Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) angkat bicara mengenai banyaknya suara miring soal calon pimpinan KPK dari kalangan Polri. IPW memutar memori soal masa kepemimpinan pimpinan KPK periode Irjen (purn) Taufikurahman Ruki dan Irjen (purn) Bibit Samad Rianto.

"Indonesia Police Watch (IPW) melihat adanya kepanikan sejumlah pihak dengan akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK. Pernyataan internal KPK terlihat dari pernyataannya yang mempermasalahkan bahwa enam capim KPK belum menyerahkan LHKPN," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2019).

Pernyataan miring mengenai capim dari polis itu, lanjut Neta, sangat aneh. Dia juga menyoal ketentuan mengenai LHKPN.

"Mereka kan baru capim dan belum menjadi pimpinan KPK. Jika sudah menjadi pimpinan KPK bolehlah dipermasalahkan. Jika pun sudah menjadi pimpinan KPK, mereka tidak menyerahkan LHKPN sebenarnya tidak ada masalah karena tidak ada sanksi hukumnya," kata Neta.

"Seharusnya, pihak pihak yang mempermasalahkan LHKPN itu menggugat KPK, kenapa status audit BPK untuk KPK itu WDP dan kenapa KPK menolak memberikan sejumlah dokumen yang dibutuhkan BPK untuk mengaudit keuangan lembaga antirasuah itu, seperti dokumen atau data data barang barang sitaan tersangka korupsi, baik yang sudah dilelang maupun belum," tutur Neta.

Baca juga: YLBHI Pertanyakan IPW yang Abaikan LHKPN Capim KPK

Padahal, lanjut Neta, di era KPK pertama bisa disebut sukses karena dipimpin Ruki. Saat menjabat pimpinan KPK, Ruki juga tdk sungkan meringkus koleganya sesama polisi yang korupsi.

"Begitu juga dengan Irjen Bibit Samad Rianto dan hingga kini Bibit terus aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi, meski sudah tidak di KPK, dengan cara mendirikan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). Lalu kenapa ada internal KPK yang alergi dengan akan masuknya dua jenderal polisi menjadi pimpinan KPK," tutur Neta. (fjp/fjp)