Sandi Nilai Perlu Referendum Sebelum Ibu Kota Dipindah, Istana: Tak Sejauh Itu

Jakarta - Eks cawapres 2019 Sandiaga Uno menyebut perlu ada jajak pendapat kepada masyarakat atau referendum sebelum wacana pemindahan ibu kota baru RI direalisasi. Istana menilai tidak perlu sampai dilakukan referendum.

"Saya pikir kita punya Dewan yang mewakili ada anggota Dewan. Kemarin Presiden minta izin kepada anggota Dewan untuk nantinya bisa merestui karena nanti akan dilarikan ke undang-undang. Jadi tidak sejauh itulah," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di gedung Krida Bhakti, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasi Ibu Kota Baru

Ibu kota RI akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Namun rencana tersebut mendapat kritik. PKS DKI Jakarta, misalnya, menyebut perekonomian di Indonesia sedang terpuruk.

"Kalau melihatnya sekarang, kan kita melihatnya jauh ke depan. Melihatnya ya kalau hanya sekarang ya kita melihat memikirkan Indonesia yang memikirkan 100 tahun ke depan, bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau tidak dimulai, kapan lagi?" ujar Moeldoko.

"Karena inisiasi mengembangkan ibu kota kan sudah lama. Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on-kan," imbuh eks Panglima TNI tersebut.

Baca juga: NasDem: Ibu Kota Baru Harus Ada Bandara Internasional

Sandi sebelumnya mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Sandi menegaskan pemindahan ibu kota bukan urusan prioritas.

Kalau saya melihat ini sangat strategis buat referendum, sampaikan seluruh warga Indonesia setuju nggak pindahkan ibu kota? Sehingga masyarakat menjadi bagian dari pengambilan keputusan tersebut," ujar Sandi dalam diskusi 'Selamatkan Indonesia dari Kebangkrutan' di Gedung Joang 45, Jl Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8). (dkp/idh)