Anggota Komisi II DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasi Ibu Kota Baru

Jakarta - Fraksi PPP DPR RI tak mempersoalkan jika ibu kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta. Namun Fraksi PPP mewanti-wanti pemerintah untuk gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat.

"Jika itu sudah melalui kajian yang mendalam, tak masalah. Hanya saja, perlu sosialisasi kepada masyarakat," kata anggota Fraksi PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: NasDem: Ibu Kota Baru Harus Ada Bandara Internasional

Selain itu, Baidowi mengingatkan pemerintah agar menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan agar masalah seperti yang terjadi di Jakarta, misalnya macet dan banjir, tak terjadi di ibu kota baru.

"Yang terpenting pula bahwa jangan sampai ibu kota baru mengulang persoalan Jakarta. Selain itu, skema anggaran harus dilakukan secara selektif agar tak jadi pemborosan," terang Baidowi.

Baca juga: Bappenas: Ibu Kota Baru 2021 Mulai Konstruksi, 2024 Pemindahan

Menurut Baidowi, DPR, dalam hal ini Komisi II, belum mengetahui detail konsep ibu kota baru. Politikus yang kerap disapa Awiek itu berharap pemerintah segera memberikan penjelasan.

"Sejauh ini Komisi II DPR masih belum mendapatkan penjelasan detail dari pemerintah," jelas anggota Komisi II DPR itu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil sebelumnya mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim masih menjadi alternatif. Pasalnya, Bappenas masih mengkaji lokasi calon ibu kota baru RI.

"(Kaltim) itu alternatifnya, antara lain. Itu saya koreksi. Salah satu alternatif. Tunggu saja, ada beberapa studi yang dikerjakan Bappenas nanti presiden akan umumkan," jelasnya di kantor pusat BPK, Jakarta, Jumat (23/8). (zak/gbr)