"Ada, itu selama, tiap pergantian periode itu ada (pengadaan pin). Jadi itu sudah ditetapkan dari awal. Jadi itu sudah berlangsung sejak awal lembaga ini, sudah ada pin tersebut," kata Taufiqulhadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Ia menilai pengadaan pin emas tidak menggerus anggaran negara. Taufiqulhadi memperkirakan harga satu pin emas tak sampai jutaan rupiah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi kan itu harganya barangkali ratusan ribu, tidak mahal. Karena itu, menurut saya, di dalam konteks ini tidak menggerus anggaran. Jadi itu boleh saja," imbuh Taufiqulhadi.
Pengadaan pin emas untuk anggota Dewan menjadi polemik di DPRD DKI Jakarta. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang merupakan penghuni baru di 'Kebon Sirih', menolak pin emas dengan total anggaran Rp 1,3 miliar.
Penolakan itu kemudian dianggap oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik sebagai aksi mencari popularitas. Menurutnya, pin emas itu tak jadi masalah karena sudah ada dalam aturan.
Baca juga: PSI di Antara Pin Emas dan Popularitas |
Selanjutnya, anggota DPR terpilih, Habiburokhman, pun mengusulkan agar para wakil rakyat di Senayan tidak diberi pin emas. Menurutnya, pin emas nantinya hanya akan menjadi kontroversi.
"Tolak pin emas. Saya mengusulkan agar Sekretariat Jenderal DPR RI tidak memilih pin berbahan emas untuk anggota DPR RI. Selain pemborosan, menurut guru ngaji saya, Habib Novel Bamukmin, emas itu haram bagi laki-laki dan itu disepakati 4 mazhab," kata Habiburokhman, Kamis (22/8).
PSI Tolak Pin Emas untuk DPRD Jakarta:
(zak/tsa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini