Mendagri soal Pin Emas: Jangan Dipaksakan, Itu Tidak Wajib

Jakarta - Rencana pemberian pin emas untuk 106 anggota DPRD DKI menuai pro dan kontra. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pin emas itu tidak wajib dan jangan dipaksakan.

"Kalau soal pin itu masing-masing daerah disesuaikan sajalah sama kemampuan daerah, jangan dipaksakanlah. Apa sih pin kalau sekadar kenang-kenangan, apa perlu emas? Nggak wajiblah," kata Tjahjo di kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Tak Bisa Penuhi Permintaan PSI, DPRD DKI Hanya Sediakan Pin Emas

Tjahjo menyebut tidak ada aturan khusus yang mengatur soal pin emas. Jika tak ada anggaran, anggota DPRD DKI tidak perlu memakai pin emas.

"Nggak ada (aturan), masing-masing daerah saja mampunya gimana. Kalau dianggap dari sisi keuangan belum bisa dianggarkan, saya rasa nggak perlu wajiblah," ucapnya.

Pin emas DPRD DKI (Dok. Taufiqurrahman)

Sebelumnya diberitakan, pin emas ini awalnya menjadi kontroversi di DPRD DKI. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang merupakan penghuni baru di 'Kebon Sirih', menolak pin emas dengan total anggaran Rp 1,3 miliar. Penolakan itu kemudian dianggap oleh M Taufik sebagai aksi mencari popularitas. Menurutnya, pin emas itu tak jadi masalah karena sudah ada dalam aturan.

Baca juga: 106 Anggota DPRD DKI Dapat Pin Emas Rp 1,3 M, Perlu atau Tidak?

Sekwan DPRD DKI, Yuliadi, mengatakan pihaknya hanya menyiapkan pin emas karena ada aturannya. Yuliadi menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan Dewan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun pasal 9 hanya menyebut anggota Dewan mendapat tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas dan atribut. Tidak dijelaskan soal pin harus tertulis 'emas'.

"Diatur di Permendagri habis ini. Saya lupa (nomornya) ada pokoknya. (Soal) emas, (pin) emas 5 gram 7 gram, karat 22. Seluruh Indonesia," ucap Yuliadi, Rabu (21/8). (imk/fjp)