Suasana Terkini Kantor Bidang SDA Dinas PU Yogya yang Disegel KPK

Yogyakarta - Salah satu ruang di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta disegel KPK terkait OTT jaksa kemarin. Meski begitu, kegiatan di kantor tersebut masih berjalan seperti biasa.

Pantauan detikcom, Selasa (20/8/2019) di ruang Bidang Air Das DPUPKP tampak ada salah satu pintu yang terkunci rapat. Ruang itu adalah ruang Bidang Sumber Daya Air (SDA) 1 yang berlokasi di lantai 3 Kantor DPUPKP Kota Yogyakarta.

Di dalam ruang Bidang SDA 1 itu terdapat stiker persegi panjang yang bertuliskan KPK dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan 'dalam pengawasan KPK'.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti membenarkan adanya penyegelan di salah satu ruang Kantor DPUPKP Kota Yogyakarta. Namun, ia tidak mengetahui kapan penempelan stiker dari KPK tersebut.

"Ada memang (penempelan stiker dari KPK), ada satu ruang dalam pengawasan (KPK)," kata Haryadi kepada wartawan, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Ana Kusuma, Kontraktor Solo yang Dicokok KPK Terkait OTT Jaksa

"Di ULP itu, di LPSEnya (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) itu yang saya tahu," imbuh Haryadi.

Berkenaan dengan penyegelan itu, Haryadi meminta ASN tetap beraktivitas seperti biasa dan melayani masyarakat.

Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom

"Yang penting adalah, saya minta ke seluruh jajaran Pemkot Yogyakarta tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa, tapi tetap mawas diri, kalau tidak merasa apa-apa jangan terus terjadi hal yang berlebihan," katanya.

Baca juga: Ini Dia Kantor Kontraktor di Solo yang Disegel KPK Terkait OTT Jaksa

Diberitakan sebelumnya KPK menangkaplima orang dalam operasi tangkap tangan kemarin.

Lima orang itu terdiri dari seorang jaksa yang menjabat Jaksa Fungsional yang bertugas di TP4D Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dua orang pihak swasta, Kepala Bidang SDA Dinas PUPK Kota Yogyakarta, dan Ketua Pokja Badan Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta.

KPK rencananya akan menggelar perkara terkait status hukum lima orang itu pada siang ini. Lalu pimpinan KPK akan memutuskan siapa yang menjadi tersangka perkara itu.



Tonton juga video Suap Dana Hibah, Pejabat Kemenpora Dituntut 7 Tahun Bui:

[Gambas:Video 20detik]

(sip/sip)