Mardani: Tak Adil Anies Sendiri, Kebut Pembahasan Wagub DKI!

Jakarta - DPP PKS menyayangkan kekosongan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun. PKS pun mendesak agar pembahasan Wagub DKI bisa dikebut.

"Kalau PKS memahami proses, tetapi kalau ini mestinya bisa cepat selesai ketika semuanya berjiwa besar. Yang nggak boleh, legislatif ini membuat eksekutif ada dalam posisi yang tertekan. Karena Mas Anies sendiri sudah berkali-kali minta segera ditemani, gitu, berkali-kali," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Baca juga: Sandi Sayangkan Wagub DKI Kosong Setahun: Mestinya Mudah Diselesaikan

Mardani menilai tak baik jika Anies 'jomblo' berkepanjangan. Sebab, menurut dia, proses pemilihan Wagub DKI bukanlah hal yang sulit. Apalagi, kata Mardani, dari partai pengusung telah menyodorkan dua nama calon.

"Tentu merupakan kerugian bagi publik, setahun lebih Anies Baswedan tidak memiliki wakil. Dengan kompleksitas masalah dan kompleksitas beban, sangat tidak adil DKI tidak punya wakil. Padahal prosesnya sederhana," tuturnya.

Dia pun heran dengan rapimgab yang tak pernah berhasil digelar. Padahal, kata Mardani, pansus pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno telah merampungkan tugasnya.

"Dan per Juni atau Mei sebetulnya sudah selesai tinggal diketok di rapimgab, 22 Juli harusnya diketok. Tapi tidak pernah terwujud rapimgabnya, rapat pimpinan gabungan, kaya di sini rapat pimpinan lah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Itu mestinya publik bertanya kenapa publik tidak ada rapimgab, padahal temen-temen pansus sudah menyelesaikan tugasnya," ujar Mardani.

"Berikutnya adalah publik perlu aware terhadap ini. Karena sekarang yang dirugikan PKS, besok boleh jadi bukan PKS. Kalau buat saya, efektif aja. Ini juga menjadi catatan kita dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2016, kalau kasusnya seperti ini. Karena harusnya dimudahkan aja gitu," imbuh dia.

Baca juga: Jawab Ketua DPRD DKI, Gerindra Minta PKS Aktif Lobi-lobi soal Pemilihan Wagub

Seperti diketahui, hingga kini belum ada Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ongen Sangaji pun memastikan pembahasan Wagub DKI tak bisa diselesaikan oleh anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Pembahasan Wagub DKI akan dilanjutkan anggota dewan periode baru 2019-2024.

Tak bisanya pembahasan Wagub DKI dikebut oleh anggota DPRD periode saat ini lantaran rapimgab yang tak pernah kuorum. Ongen mengatakan kondisi itu pun membuat tidak ada lagi ruang untuk menyelenggarakan rapimgab sebelum masa jabatan berakhir.


Simak Video "Karut-marut Drama Memilih Wakil Anies"

[Gambas:Video 20detik]

(mae/van)