"Saya sangat menyayangkan, sudah setahun lebih dan ini mestinya sangat mudah kan diselesaikan. Kita sudah sampaikan bahwa ini hak prerogatif dari PKS, karena ini sudah diberikan oleh Pak Prabowo dan konsisten dengan itu. Tapi sampai saat ini belum bisa terselesaikan," kata Sandi di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).
Menurut Sandiaga, persoalan wagub bukan lagi menjadi domainnya. Namun ia meminta para pihak menghindari kepentingan kelompok masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya pada saat ini kelihatannya agenda di DKI belum memungkinkan ya. Walaupun saya, kok hampir setahun begitu ya, kok lama sekali ya. Dan saya belum berkomunikasi ke rekan-rekan, tapi ini bukan domain saya lagi. Jadi saya sekali lagi mengingatkan hindari kepentingan kelompok," ujarnya.
Sandiaga mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah secara blak-blakan menginginkan penunjukan wagub penggantinya. Menurutnya, Gerindra dan PKS sebagai partai pengusung perlu memikirkan langkah ke depan.
"Pak Anies sekarang sudah secara blak-blakan menginginkan segera ditunjuk (wagub) sebelum akhir bulan. Jadi ini waktunya butuh dari teman-teman partai pengusung, PKS dan Gerindra, untuk masuk ke emergency section untuk menentukan langkah ke depan," ucap Sandiaga.
Sebelumnya, pansus wakil gubernur sendiri saat ini belum menyelesaikan tugasnya untuk menentukan pengganti Sandiaga Uno yang mundur dari kursi DKI-2 karena maju pilpres. Saat ini sudah ada dua calon Wagub DKI, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto dari Fraksi PKS.
Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta Ongen Sangaji mengatakan pemilihan Wagub DKI dipastikan tak bisa diselesaikan oleh anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Dia menegaskan pembahasan Wagub DKI akan dilanjutkan anggota Dewan periode baru 2019-2024.
"Kalau saya hakulyakin bahwa ini bisa dilakukan teman-teman di periode 2019-2024, yang penting perangkatnya sudah selesai, jadi jangan berpikir bahwa kita nggak kerja, sudah selesai," kata Ongen saat dimintai konfirmasi, Selasa (13/8).
"Saya pastikan batal. Nggak mungkin bisa. Karena memang tidak ada ruang lagi untuk kita bisa melakukan rapimgab," lanjut dia.
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI ini mengatakan selama prosesnya ada dua prioritas anggota DPRD sebelum massa jabatan berakhir pada 25 Agustus. Selain pembahasan Wagub DKI, DPRD juga sibuk rapat pembahasan APBD DKI. Jadi rapimgab belum bisa dijalankan.
Simak Video "Karut-marut Drama Memilih Wakil Anies"
(azr/jbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini