Jokowi Singgung Ruwetnya Regulasi, Menkum: Harus Ada Perbaikan

Pidato Kenegaraan Jokowi (Zunita/detikcom)

Jakarta - Dalam sidang bersama DPR dan DPD, Presiden Joko Widodo menyinggung soal hukum di Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut masalah hukum dan regulasi memang harus ada perbaikan.

"Ya memang itu harus ada perbaikan, terus kita harus deregulasi itu memang dari kerjaan yang harus ditingkatkan terus," kata Yasonna di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Yasonna menekankan pentingnya kemudahan perizinan guna menarik investor. Intinya, regulasi yang ruwet mesti dipangkas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di daerah-daerah juga harus izin-izin pelayanan publik, penekanannya kan di sana. Penekanannya di pelayanan publik. Bagaimana investasi bisa dipermudah sehingga perizinan-perizinan bisa dipermudah. Regulasi bukan karena banyaknya, tetapi karena simpel dan mudah," papar Yasonna.

Yasonna menambahkan perbaikan hukum juga perlu memperhatikan pencegahan korupsi. Dengan sistem hukum yang rapi, diharapkan tidak terjadi praktik korupsi.

"Perbaikannya harus dari sistem pencegahannya, manajemen keuangannya, proyeknya, semuanya membangun daripada titik pencegahan. Akan lebih baik tidak ada yang tertangkap harus sudah bagus sistemnya. Itu harus membangun sistem sehingga membangun korupsi tidak terjadi," kata Yasonna.

Jokowi sebelumnya menekankan perlunya reformasi perundang-undangan secara besar-besaran. Jokowi tidak ingin ada regulasi yang ruwet.

"Reformasi perundang-undangan harus kita lakukan secara besar-besaran Saya mengajak kita semua pemerintah DPR, DPD, dan MPR juga Pemda dan DPRD untuk melakukan langkah-langkah baru. Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku yang formalitas yang ruwet yang rumit yang basa- basi yang justru menyibukkan yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan," jelas Jokowi dalam pidatonya.

Jokowi Segera Pangkas Organisasi dan Aparat yang Tak Efisien:

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/asp)