"Pidato sidang tahunan ini bisa disebut sebagai 'unwritten constitution' atau konvensi ketatanegaraan baru pasca-presiden tidak dipilih lagi oleh MPR, yang menjadikan presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR," kata Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (16/8/2019).
Dia menjelaskan pidato pertama Jokowi adalah bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas lembaga-lembaga negara kepada rakyat. Jokowi menyampaikan laporan pencapaian kinerja lembaga-lembaga negara. Jokowi juga mengingatkan pentingnya menjaga kerja sama dan soliditas antarlembaga negara dalam menghadapi dinamika yang cepat. Eko mengutip pesan Jokowi agar kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada lembaga MPR sebagai penjaga ideologi Pancasila dengan program empat pilarnya. Sebab, Pancasila adalah ideologi yang menjadikan rumah besar Indonesia tetap berdiri kokoh dalam menghadapi tantangan zaman.
"Setelah pidato pertama, ada pidato kenegaraan lagi dan penyampaian nota keuangan yang akan disampaikan presiden dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan," kata Eko.
Jokowi: Keberhasilan Indonesia Bukan Hanya Karya Presiden:
(dnu/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini