Jakarta - Kabinet
Presiden Jokowi di periode kedua akan diisi 55% dari kalangan profesional. Partai koalisi Jokowi tidak mempermasalahkan porsi menteri tersebut.
Partai Golkar mengatakan penyusunan komposisi kabinet itu merupakan hak prerogatif Pak Jokowi. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut Jokowi mengetahui kebutuhan bangsa.
Ace menyebut, penyusunan kabinet bukan soal jatah menteri yang didapat masing-masing parpol. Melainkan, terkait kebutuhan dalam menyukseskan bangsa lima tahun ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bukan soal jatah-jatahan, soal kabinet merupakan kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan yang sukses dalam lima tahun ke depan. Pak Jokowi sangat memperhatikan masukan partai politik," ujar Ace kepada wartawan, Kamis (15/8/2019).
Partai NasDem juga mengaku menghormati keputusan Jokowi dalam menetapkan kabinetnya. Sebab, soal menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Kami NasDem sangat hormati hak prerogatif presiden dalam memilih dan menetapkan anggota kabinet," ujar Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate saat dihubungi, Rabu (14/8).
Jhonny menyebut, pihaknya mendukung kebijakan Jokowi. Menurutnya, hal ini dimaksud untuk kemajuan bangsa dalam pemerintahan Jokowi kedepannya.
Sementara, PPP yakin menteri dari kalangan profesional tidak akan mengurangi jatah menteri parpol. "Keyakinan PPP tidak akan mengurangi pos untuk parpol," ujar Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Rabu (14/8).
Arsul menyebut, apa yang disampaikan Jokowi itu sebagai bentuk persentase perbedaan menteri dari parpol dan non parpol. Menurutnya, ini bukan merupakan hal baru karena telah dilakukan dalam struktur kabinet saat ini.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi hari ini sebetulnya kan dari sisi persentase pembedaan menteri dari partai dan non partai, sebetulnya sudah tercerminkan dalam struktur kabinet sekarang. Jadi bagi PPP ya tidak mengagetkan," kata Arsul.
PKB juga bicara soal desain kabinet di periode kedua Jokowi yang akan berisi 55% menteri profesional. PKB menyebut jangan ada persepsi menteri dari kalangan parpol tidak profesional.
"Saya meyakini apa yang disampaikan pak Jokowi itu ingin menyatakan bahwa 55 persen bukan dari kalangan parpol, tapi 45 persen dari kalangan parpol. Itu jangan nanti ada persepsi bahwa kalau dari parpol kok tidak profesional," ujar Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding saat dihubungi, Rabu (14/8/2019).
Karding mengatakan, baik dari kalangan parpol maupun non parpol akan bekerja secara profesional. Menurutnya, hal ini sesuai dengan yang diharapkan Jokowi.
Sementara itu, PDI-Perjuangan menyebut Jokowi tidak akan mengurangi jatah menteri parpol. Sebab, Jokowi bicara komposisi.
"Saya pikir tidak mengurangi ya, karena Pak Jokowi kan ngomong komposisi," ujar Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari saat dihubungi, Rabu (14/8).
Eva mengatakan, berdasarkan komposisi tersebut terdapat 16 menteri yang nantinya akan dibagi kepada partai. Dia mencontohkan pembagian tersebut dapat dilakukan, dengan PDI Perjuangan mendapatkan kursi terbanyak yang dilanjutkan dengan partai-partai lain.
"Komposisi itu misalkan ada 34 menteri kemudian kalau 55 berati kan 16, nah 16 itulah yang kemudian dibagi secara proporsional kepada partai-partai," ujar Eva.
Jokowi mengungkap desain kabinet di periode keduanya dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi media massa di Istana Rabu (14/8). Dari usia, latar belakang, hingga kementerian baru. Beberapa poin tersebut yaitu, terkait dengan usia menteri yang akan diisi kalangan generasi muda. Menteri muda ini berusia di bawah 30 tahun.
"Menteri ada yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menyebut porsi untuk menteri dari kalangan profesional sebanyak 55 persen, dan parpol sebanyak 45 persen. Selanjutnya terkait Jaksa Agung yang akan diisi dari kalangan non parpol hingga mengubah nomenklatur kementerian atau kementerian baru.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
