"Tentu koalisi bisa di parlemen, bisa di banyak tempatlah," ujar Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).
"Kalau di parpol kan kursinya di parlemen. Jadi tentu akan bisa memperkuat koalisi di parlemen," Airlangga menambahkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menjelaskan bentuk kerja sama koalisi Jokowi di parlemen bisa memperkuat nilai tawar pemerintah (eksekutif) di legislatif, semisal dalam hal penyusunan UU atau kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.
"Kan tentu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang membutuhkan persetujuan parlemen. Apakah itu terkait perundang-undangan, apakah terkait fungsi anggaran, apa juga dengan pengawasan. Dengan semakin besar koalisi, tentu itu akan memperkuat posisi pemerintah," kata Airlangga.
Sikap ini sebelumnya disampaikan elite PD dan PD menegaskan keinginan itu bukan karena partainya mengincar kursi menteri di kabinet Jokowi.
"Kami kami tidak pernah mengincar jatah kursi, kami tidak pernah minta kursi, karena kami sadar itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi kami jangan disamakan dengan partai lain," kata Waketum PD Syarief Hasan kepada wartawan, Selasa (13/8).
Kendati demikian, Syarief mengatakan dukungannya kepada Jokowi bukan tanpa syarat. Dia mengatakan chemistry partainya dengan Jokowi dalam membangun bangsa adalah syarat utama. Namun Syarief mengatakan belum ada pembicaraan secara formal antara PD dan Jokowi terkait dukungan itu.
"Pertama, kita chemistry-nya cocok apa nggak. Chemistry-nya dalam membangun bangsa cocok apa nggak. Programnya cocok atau tidak. Yang kedua, kebersamaan ada atau tidak di dalam. Koalisi kan harus kompak. Kita nyaman atau tidak di dalam (koalisi)," tutur dia.
Tonton Video Peluang PAN-PD Merapat ke Jokowi, PDIP Ingatkan Pentingnya Oposisi:
(dkp/jbr)